Gorontalopost – Restrukturisasi OPD yang dilakukan pemerintah provinsi dengan membentuk beberapa OPD baru, sejatinya bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kinerja pemerintah provinsi dalam mencapai target pembangunan. Namun kebijakan penataan OPD tersebut sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda positif.
Pemantauan Komisi I Deprov Gorontalo, beberapa OPD baru yang dibentuk justru belum produktif bekerja karena beberapa hambatan.
Ketua Komisi I AW Thalib mencontohkan hasil kunjungan komisinya ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimekarkan dari Dinas Penanaman Modal. Menurut AW Thalib, Dinas PTSP hingga sekarang belum tertata bagus. Malah dari pengamatan Komisi 1 kondisinya justru masih semrawut.
“OPD baru ini semrawut. Belum terpisahkan. Nanti ke depan harus sudah ada langkah-langkah untuk dipisahkan. Termasuk kantornya masih campur aduk antara ESDM dan PTSP,” ujar AW Thalib.
Menurut AW Thalib, tidak ada batas pembeda antara dinas PTSP yang baru dimekarkan dengan dinas yang lama.
Tidak hanya mengenai kantor, Komisi I juga menyoroti operasional kegiatan OPD yang belum dapat dilaksanakan karena belum dapat pembiayaan lantaran hambatan-hambatan birokrasi.
“Sampai saat ini juga belum terpecahkan. Bahkan PTT sudah tiga bulan belum terbayarkan,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, Komisi I meminta kepada Penjabat Gubernur Gorontalo untuk melakukan evaluasi secara langsung di tingkatan OPD.
“Jangan cuma menerima informasi yang baik saja. Gubernur harus melakukan evaluasi secara langsung,” pinta AW Thalib.
Menurut politisi PPP ini, kondisi seperti ini jelas bakal mempengaruhi penyerapan anggaran. Padahal sebelumnya, komisi I telah menyoroti penyerapan angggaran APBD Provinsi Gorontalo yang hanya 6 persen saja.
“Ini kebijakan yang harus dilakukan oleh gubernur mengevaluasi secara langsung. Jangan hanya menerima informasi yang enak saja. Tapi mari lakukan sidak dulu, kemudian lihat langsung dan selami ada hambatan komunikasi yang mungkin tidak bisa diketahui oleh gubernur,” tegasnya. (rmb)
Comment