KPK Membekukan Rekening Berisi Rp81,8 Miliar

Gorontalopost.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah membekukan rekening berisi RP 81,8 miliar dan SGD 31.559 yang diduga terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tersangka Lukas Enembe.

“Tim telah membekukan uang dalam rekening sekitar Rp 81,8 miliar dan 31.559 dolar Singapura,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (16/3).

Selain pembekuan rekening, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga telah menyita Rp 50,7 miliar yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Ali menambahkan tim penyidik juga telah menyita empat unit mobil serta emas batangan dan beberapa cincin dengan batu mulia. Hanya saja, Ali tidak memerinci jumlahnya.

Penyitaan tersebut dalam rangka memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) yang nantinya akan dirampas untuk negara.

“KPK terus mengembangkan lebih lanjut perkara dimaksud dengan kemungkinan penerapan pasal maupun ketentuan undang-undang lainnya untuk mengoptimalkan asset recovery yang dinikmati tersangka,” ujar Ali.

Dia juga menyebut penyitaan tersebut sebagai bagian dari penanganan perkara dalam rangka pembuktian unsur pasal suap dan gratifikasi.

Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus itu, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai penyuap LE.

Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp 1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua dengan skema pembiayaan tahun jamak, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan arena menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.

Kemudian, berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, KPK telah memperpanjang masa penahanan Lukas Enembe hingga 12 April 2023 di Rutan KPK. Perpanjangan masa penahanan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. (antara/jpnn)