Gorontalopost.id – Pertemuan yang turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekda Syukri Botutihe dan sejumlah pimpinan OPD itu untuk memperjuangkan infrastruktur di daerah mulai dari pengembangan bandara Djalaluddin, terminal tipe B Limboto hingga usulan Rumah Potong Hewan (RPH).
Penjagub mengusulkan agar pengembangan bandara Djalaluddin bisa dialokasikan melalui APBN atau melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembiayaan yang sama seperti pembangunan Bandara Pohuwato. Bandara Djalaluddin diharapkan bisa menjadi bandara internasional, bandara alternatif selain Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara. Termasuk untuk pelayanan embarkasih haji penuh.
Butuh penambahan landasa pacu pesawat (runway) dari 2500 meter menjadi 3000 meter dengan lebar 45 meter serta landasan gelinding (taxiway) paralel. “Berikutnya menyangkut pembangunan terminal angkutan darat tipe B Limboto pasca penyerahan aset (P3D) dari Pemda Kabupaten Gorontalo ke provinsi.. Perlu segera dibenahi infrastrukturnya agar terminal tersebut memenuhi standar minimal dalam pelayanan, kami usulkan melalui pendanaan DAK khusus atau Bantek” jelas Hamka.
Selain bandara dan terminal, Pemprov Gorontalo juga mengusulkan peningkatan infrastruktur RSUD dr. Hj. Hasri Ainun Habibie utk dpt menjadi tipe B. RSUD Ainun masih butuh 388 tempat tidur dari kondisi sekarang 122 tempat tidur. Sejumlah gedung penunjang dan alat kesehatan juga butuh penambahan dengan taksiran biaya mencapai Rp600 miliar. “Selain pengembangan bandara, kami juga mengusulkan pengembangan RSUD Ainun Habibie supaya bisa dianggarkan melalui APBN atau sumber pendanaan lain seperti ADB. Tadinya dengan skema PEN tapi dengan berbagai pertimbangan tidak kami lanjutkan,” kata Hamka.
Usulan terakhir menyangkut Rumah Potong Hewan (RPH). Infrastruktur ini dipandang penting agar kualitas pemotongan hewan bisa dipantau dengan baik. Ternak juga diharapkan tidak disembelih di rumah rumah warga. Menteri PPN/Bapenas Suharso Monoarfa menyambut baik usulan Gorontalo.
Pihaknya akan mengkaji semua usulan di tingkat pusat untuk bisa diakomodir. Terlebih dalam waktu dekat Bappenas akan mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) pusat dan daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri untuk menjadi bahan masukan dalam Musrenbangnas. (tro)
Discussion about this post