Gorontalopost.id – Secara kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan pemetaan terhadap program kegiatan yang akan dirasionalisasi.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 1, DPRD Gorut, Roni Imran saat ditemui sejumlah awak media untuk dimintai keterangannya terkait dengan hasil pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum lama ini untuk mengetahui kondisi keuangan daerah.
Kepada para awak media, Roni menjelaskan bahwa peringatan terkait dengan rasionalisasi yang disampaikan tersebut, merupakan jalan satu-satunya terhadap pelaksanaan program yang tidak ada uangnya.
Dijelaskan oleh Roni, untuk saat ini, pemerintah daerah lagi dalam kondisi maksimal dalam rangka mensuport kegiatan diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ini berbeda dari tahun sebelumnya, dan ini agak cepat” jelasnya.
Akan tetapi DPRD dalam rangka pengawasan, mengetahui bahwa ada kurang lebih Rp. 40 miliar lebih anggaran yang dipersiapkan sebagai anggaran defisit yang akan ditutupi oleh Silpa. “Nah sekarang kami ingin mengetahui apakah silpa itu ada atau tidak, walaupun penggunaannya nanti sesuai hasil audit BPK” kata Roni.
Menurutnya, DPRD ingin melihat nantinya berapa jumlah silpa dari hassil audit yang dilaksanakan oleh BPK. Apakah sejumlah Rp. 40 miliar atau tidak. Lanjut dikatakan oleh Roni, kalau misalnya silpa sampai Rp. 40 miliar, maka program kegiatan yang dipacu ini aman, tetapi kalau misalkan hanya Rp. 20 miliar Silpanya. “Berarti ada program kegiatan yang tidak ada uangnya, dan jalan satu-satunya adalah rasionalisasi. Maka kita mengingatkan ke pemerintah daerah segera mapping program-program kegiatan yang akan dirasionalisasi” tandas Roni Imran. (abk)
Discussion about this post