Gorontalopost.id – Kabar baik bagi para tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo Utara (Gorut), bahwa terkait dengan
Pasal 96 PP 49/2018 dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (tenaga honorer) untuk mengisi jabatan ASN, itu dikembalikan lagi ke daerah masing-masing, dalam artian disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorut, Matran Lasunte saat dihubungi belum lama ini usai pelaksanaan konsultasi dengan pihak KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Ini kabar gembira bagi para honorer atau PTT di Gorut, terkait dengan Surat Keputusan (SK) yang mereka pertanyakan sampai saat ini karena belum ada kejelasannya” kata Matran.
Dari hasil konsultasi kata Matran, daerah masih diberikan kesempatan untuk memberikan ruang kepada para tenaga honor daerah untuk bekerja di instansi yang membutuhkan tenaga mereka. “Namun ada batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni sampai pada November 2023” tegas Matran.
Catatan lainnya yang diperoleh dari hasil konsultasi tersebut yakni untuk rekrutmen tenaga honor daerah, memang dikembalikan lagi ke daerah, namun tenaga honor yang akan diangkat itu tidak boleh tenaga honor baru. “Memang daerah diberikan kesempatan untuk mengangkat tenaga honor sesuai dengan kebutuhan, namun tidak boleh ada tenaga honor yang baru. Yang diangkat merupakan tenaga honor lama dan sesuai dengan kebutuhan” ujarnya.
Hanya saja kata Matran, untuk waktunya itu hanya sampai November tahun 2023 ini, karena pemerintah pusat memberikan kesempatan terakhir, karena tahun 2024 mendatang, sudah tidak ada lagi. “Sehingga, dengan kebijakan ini, pemerintah daerah harus segera menindak lanjutinya, dengan melihat berapa kebutuhan tenaga PTT, dan selanjutnya dikeluarkan SK mereka, mengingat para PTT ada yang telah bekerja sejak awal tahun berjalan ini” ungkapnya.
Untuk itu, Matran berharap agar dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut akan membantu daerah dalam hal kebutuhan tenaga kerja. “Dan kebutuhan tenaga kerja tersebut, tentu akan sangat membantu kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun anggaran 2023 ini” tandasnya. (abk)
Discussion about this post