GORONTALO-GP- Program kartu tani sejatinya bertujuan membantu petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun tak disangka, program yang digulirkan oleh Kementerian Pertanian itu, malah berbalik menjadi momok bagi puluhan ribu petani di Gorontalo. Dari total 179 ribu petani di Gorontalo yang diproyeksikan menerima kartu tani selambat-lambatnya awal 2022, kartu tani yang tercetak baru mencapai 132 ribu. Sehingga masih ada sekitar 46 ribu kartu petani yang belum tercetak. Itupun, dari 132 ribu kartu yang sudah tercetak, belum seluruhnya diterima oleh para petani. Dan yang sudah menerima kartu tani belum semuanya bisa digunakan karena hambatan teknis.
Ini menjadi momok bagi petani karena tanpa mengantongi kartu petani, para petani tidak akan terlayani saat membeli pupuk bersubsidi. Disisi lain, para petani di seluruh daerah di Gorontalo pada awal 2023 sudah memasuki masa tanam. Tanpa pupuk para petani hampir dipastikan akan mengalami gagal panen.
Keruwetan pelaksanaan program kartu tani di Gorontalo itu, terungkap dalam rapat kerja Komisi II Deprov Gorontalo bersama Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten-Kota serta BRI selaku perbankan yang digandeng pemerintah terkaitan pemanfaatan kartu tani. “Realisasi kartu tani di Gorontalo sampai saat ini baru sekitar 7 persen,” ujar Sekretaris Komisi II, Wasito Sumawiyono, saat memimpin rapat kerja tersebut.
Oleh karena itu, Wasito menyarankan agar rapat kerja itu bisa menghasilkan kesepakatan bersama. Meminta penundaan pemanfaatan kartu tani ke Kementerian Pertanian. Karena hampir bisa dipastikan, penyaluran kartu tani tidak akan terkejar setidaknya-setidaknya sampai masa tanam dimulai.
“Kita minta agar Kementan bisa menunda penggunaan kartu tani di Gorontalo sampai semester pertama tahun ini,” ungkapnya.
Dengan begitu, penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo akan tetap menggunakan pola lama. Menurut Wasito, untuk mendapatkan pupuk subsidi, petani yang masuk dalam RDKK cukup menunjukkan KTP. “Kebijakan ini harus ditempuh untuk menyelamatkan produktifitas pertanian. Khususnya komoditi pangan seperti beras. Karena kalau tidak ada solusi, dipastikan petani akan mengalami kesulitan pupuk yang akan berimbas pada gagal panen,” ujarnya.
Tawaran ini disepakati oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten-Kota. Mereka sependapat, penundaan pemberlakuan kartu tani harus diambil. Untuk menyelamatkan petani dari krisis pupuk pada masa tanam di awal 2023. “Walaupun kartunya semuanya sudah tercetak, penyaluran kepada petani juga akan kelimpungan. Karena BRI juga mengalami keterbatasan personil dalam mengelola penyaluran kartu tani berikut teknis pemanfaatannya,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Rahmat Pomalingo dalam rapat tersebut. (rmb)
Discussion about this post