Gorontalopost.id – Gewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) diminta untuk dapat bersikap tegas terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 kedepan. Hal ini menyusul adanya pernyataan dari salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) terkait dengan adanya dugaan penumpang gelap dalam APBD.
Disisi lain yang saat ini menjadi pembahasan hangan di masyarakat terkait dengan rencana rest area yang dimasukan dalam APBD tahun 2023. Menurut Ismail Udin, warga masyarakat Desa Mootinelo yang juga dapat dikatakan sebagai pemerhati daerah mengatakan bahwa memang kedepan DPRD harus tegas. “DPRD harus tegas, jangan hanya diam dan setuju saja, padahal sudah jelas diketahui bahwa itu belum urgen atau bukan merupakan kebutuhan mendesak” tegasnya.
Menurut Ismail atau yang lebih akrab disapa Mais, dalam perbincangannya dengan beberapa awak media pada Senin (28/11) kemarin mengatakan bahwa informasi yang diperoleh bahwa untuk rest area yang direncanakan di areal jalan by pass tersebut tidak masuk dalam perencanaan, namun kenapa bisa muncul dalam RKA. “Padahal saat ini isu terkait dengan krisis pangan tahun 2023 menjadi perhatian, setidaknya pemerintah daerah atau DPRD dapat menyikapi ini melalui pembahasan APBD, bagaimana mempersiapkan daerah dan masyarakat untuk menghadapi krisis pangan tersebut” jelas Mais.
Selain itu juga, untuk rest area tersebut dibahas anggarannya untuk pembebasan lahan. Ini kan lucu kata Mais, bahwa untuk rest area yang jelas-jelas sudah ada DED itu di Pontolo, kenapa mau cari tempat lain. “Kalau mau dikembangkan, ya Pontolo saja, itu sdah jelas semuanya, kenapa mau cari daerah lain yang buang-buang uang rakyat” ujarnya.
Baiknya uang rakyat tersebut diperuntukan untuk anggaran atau program lain yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dengan melihat berbagai persoalan yang terjadi saat ini mulai dari banjir, isu krisis pangan globlal dan juga persoalan yang mendesak lainnya.
Olehnya Ismail Udin berharap agar 25 aleg DPRD Gorut tidak hanya duduk diam, dengar dan setuju, namun bagaimana sebagai wakil rakyat dapat menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat sebenarnya. “Jangan hianati kepercayaan rakyat yang diberikan, dan kepada pemerintah daerah terutama para pejabat untuk lebih berpihak kepada rakyat bukan kepentingan lainnya” tandasnya. (abk)
Discussion about this post