Gorontalopost.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama untuk menekan inflasi. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer bersama Gubernur Sulteng Rusdi Mastura menandatangani kesepakatan tersebut di Ruang Kerja Gubernur Sulteng, Kota Palu, Kamis (24/12).
Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kestabilan beberapa komodoti penyumbang inflasi seperti cabe dan bawang merah. Ruang lingkup kerjasama berupa pengendalian komoditas strategis melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) serta bentuk kesepakatan lain yang diperlukan.
Penjagub Hamka menilai, relasi antara Gorontalo dan Sulteng sangat dekat layaknya dua tetangga yang saling membutuhkan. Banyak warga Sulteng bersekolah, berdagang dan menetap di Gorontalo, begitu juga sebaliknya. Kedekatan ini perlu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua daerah khususnya di sektor ekonomi.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden agar daerah memperkuat kerjasama antar daerah untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga pangan antar wilayah. Jika Gorontalo defisit pangan maka membutuhkan pasokan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Begitu juga sebaliknya,” kata Hamka dalam sambutannya.
Sulawesi Tengah sendiri memiliki Potensi SDA yang sangat besar , misalnya potensi tambang dengan delapan jenis tambang, pertanian, dan potensi kelautan perikanan, termasuk saat ini sedang mempersiapkan diri sebagai daerah penopang Ibu Kota Negara (IKN).
Laporan BPS menyebut laju inflasi Gorontalo pada bulan Oktober 2022 sebesar 0,01 persen dengan laju inflasi year on year sebesar 5,08 persen dan inflasi tahunan 4,50%. Komoditas penyumbang inflasi di Gorontalo setiap tahun yakni cabai, bawang merah, tomat, kelompok ikan segar dan daging ayam ras. “Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pasokan komoditas itu lebih terpantau dan berkelanjutan sehingga laju inflasi bisa kita tekan bersama,” imbuhnya.
Beberapa strategi pemprov untuk menekan inflasi daerah turut dipaparkan Hamka. Diantaranya dengan menganggarkan Rp5,37 miliar atau 2,21 persen total APBD untuk perlindungan sosial. Ada juga program Germas Batari atau gerakan masyarakat batanam rica sandiri yang diproyeksikan untuk penanaman 35.000 bibit cabai.
“Ada juga program operasi pasar murah yang berlangsung sebanyak 30 kali sepanjang tahun 2022 ini oleh Dinas Kumperindag. Berikutnya bantuan langsung pangan pemerintah provinsi (BLP3G) untuk 45.000 keluarga penerima manfaat,” beber Staf Ahli Menpora Bidang Budaya Sportivitas itu.
Selain program tersebut, ada juga bazar pasar murah sebanyak 44 kali yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan serta program bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran sebanyak 23.279 kendaraan.(tro*)
Discussion about this post