Ketum PSSI Segera Didepak, Menpora : KLB, Pemerintah Tak Ikut Campur

Gorontalopost.id – Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (KLB PSSI) segera digelar. KLB ini diprediksi kuat akan mendepak Mochamad Irawan dari posisi ketua umum.

Sebelumnya, hasil rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) kasus stadion kanjuruhan, meminta ketua PSSI Mochamad Irawan dan para Executive Comittee (exco) PSSI harus mengundurkan diri.

Kabar segera digelar kongres PSSI itu, juga disampaikan Menpora Zainudin Amali saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Selasa (1/11).

Menteri asal Gorontalo ini menyampaikan rencana KLB yang akan digelar PSSI itu akan berlangsung tidak lama lagi. Menpora menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dan melakukan intervensi terhadap KLB yang digelar PSSI.

“Kami pemerintah dalam posisi tidak ikut campur, apalagi intervensi dalam pelaksanaan KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI karena itu menjadi ranah PSSI.

Silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan,” ucap Menpora. Pada pertemuan itu, Menpora juga melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Menurut Menpora, Presiden Jokowi ingin memastikan kesiapan tempat-tempat yang akan digunakan dalam Piala Dunia U-20.

“Tadi juga Pak Presiden menanyakan tentang kesiapan venue-venue yang sebentar lagi akan direnovasi karena FIFA, kan, mau supaya semua venue utama maupun lapangan-lapangan latihan itu harus direnovasi diperbaiki tetapi tidak mayor dan itu minor saja,” ujar Menpora. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Papua sebagai provinsi olahraga.

Zainudin Amali melaporkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, mulai dari pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga persiapan Papua sebagai provinsi olahraga.

“Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana kami mendorong lagi Papua sebagai provinsi olahraga, sedang kami persiapkan itu karena memang dari hasil penelitian yang dikerjakan teman-teman di Uncen (Universitas Cendrawasih) itu dampak dari pelaksanaan PON terhadap meningkatkan rasa nasionalisme orang Papua,” ujar Zainudin Amali.

Sementara itu, KLB PSSI rencananya digelar pada 18 Maret 2023. PSSI bahkan telah melaporkan kepada FIFA untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco). Diunggah dalam laman PSSI, Senin (31/10), laporan tersebut dituangkan PSSI dalam surat bernomor 4452/ULN/537/X-2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Surat yang ditandatangani pria asal Gorontalo itu, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal FIFA Fatma Samoura.

Sebelum KLB, PSSI juga memberitahukan kepada FIFA bahwa akan ada kongres untuk menetapkan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) pada 7 Januari 2023.

PSSI pun menunggu persetujuan dan rekomendasi FIFA terhadap laporan tersebut sampai 7 November 2022 agar segera mengabarkan semua anggotanya soal KLB dan tahapan-tahapannya.

Hal itu sesuai Pasal 32 Ayat 2 Statuta PSSI yang menyatakan bahwa para anggota akan diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pelaksanaan kongres.

PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum serta anggota Exco baru, yang normalnya akan digelar pada November 2023, setelah menggelar rapat darurat pada Jumat (28/10) malam di Kantor PSSI, Jakarta.

Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.

TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu, merekomendasikan supaya jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.

Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Exco baru, yang di dalamnya termasuk ketua umum dan wakil ketua umum. (jpnn)