Gorontalopost.id – Ada kejadian menarik ditengah paripurna persetujuan APBD-P 2022 belum lama ini. Dimana ketika paripurna sedang berjalan, suasana tegang sempat terasa ketika fraksi Demokrat dan fraksi Golkar saling terlibat adu argumen terkait pandangan fraksi mereka yang berbeda soal dana PEN.
Dimana bermula fraksi Golkar diwakili aleg Sofyan Wahidji menyatakan pandangan dan catatannya terkait kegiatan yang didanai PEN yang sebagian pemanfaatannya diklaim tidak masuk skala prioritas. Bahkan pengajuan dana PEN dinilainya juga kurang mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah utamanya capaian PAD.
” Sehingga catatan ketiga kami adalah dalam proses pengajuan awal dana PEN yang tidak melibatkan DPRD sehingga tidak masuk dalam struktur APBD Induk 2022 karena pemda menggunakan skema perkada. Olehnya fraksi Golkar berpandangan khusus dana PEN pada proses awalnya jika ada masalah dikemudian hari fraksi Golkar tidak bertanggungjawab, ” tegas Sofyan.
Namun pandangan fraksi Golkar itu, diam-diam mematik respon tajam dari fraksi Demokrat. Sebab disalah satu poin penyampaiannya. Robby Hunawa mengkritik dan menganggap aneh lantaran masih ada fraksi yang belum setuju dan tidak bertanggungjawab dikemudian hari dengan penggunaan dana PEN. Padahal sebelumnya justru menyetujui laporan banggar diparipurna pengesahan. ” Karena itu kami fraksi Demokrat tidak setuju kita sudah sudah melaksanakan paripurna hari ini maka berarti semua keputusan sudah final dan dibahas dibanggar,” Ujar Robby.
Meski tidak menyentil fraksi mana yang ditujukannya. Tapi Sofyan yang mendengar hal itu merasa tersinggung dan balik menginterupsi Robby, karena keberatan pernyataan Robby sudah mengkritik hak pandangan fraksi Golkar. Akibat kejadian ini keduanya saling adu argumen. Beruntung tak berlangsung lama dan suasana kembali berjalan normal.
Sementara itu aleg Amran Mustapa secara tegas ikut menyampaikan pandangan resmi dari fraksinya. Meminta seluruh pelaksanaan kegiatan yang didanai PEN harus benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab ia tidak ingin bermasalah ” Maka fraksi kami secara resmi meminta dengan tegas agar pelaksanaannya diproses sesuai aturan berlaku kita semua disini ingin damai kita semua disini ingin aman. Makanya OPD yang melaksanakan tolong dikerjakan sesuai aturan berlaku, ” Tegasnya.(csr)
Discussion about this post