Gorontalopost.id – Fraksi Nasdem, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (gorut) Dalam rapat Paripurna KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2023, Selasa (20/9) kemarin, mengkritisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja yang masih sangat rendah.
Juru bicara Fraksi Nasdem, Miqdad Yeser dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa sesuai dengan Dokumen KUA yang disampaikan oleh Bupati, Realisasi Pendapatan Asli Daerah pertanggal 17 Juli 2022 masih sangat rendah realisasi pendapatan berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah sebesar 25 persen. “Sedangkan pendapatan dana transfer sebesar 4,97 persen, realisasi pendapatan ini dapat dijadikan potret kinerja pemerintah daerah sampai pertengahan tahun” Ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa proporsionalnya capaian pendapatan belanja adalah hal yang wajar sebab dana transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang tidak terkait secara langsung terkait tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah. “Dalam mengupayakan realisasi pendapatan yang dimaksud, sebaliknya pendapatan asli daerah dapat dijadikan gambaran tingkat kinerja pemerintah daerah” Kata Miqdad.
Miqdad mengatakan pada saat itu bahwa semakin baik PAD maka semakin tinggi realisasi PAD, dengan demikian rendahnya realisasi PAD pertanggal 30 Juni 2022 sebagai gambaran bahwa kinerja pemerintah daerah sampai dengan bulan Juli 2022 belumlah maksimal. “Realisasi belanja terendah berada pada belanja modal sebesar 6,99 persen, sedangkan realisasi tertinggi pada bulan transfer ini sebesar 58,7 persen dan belanja operasional 34 persen” tegasnya.
Dengan melihat keadaan realisasi belanja daerah tersebut, dapat menggambarkan soal bagaimana kinerja pemerintah daerah. “Itu merupakan gambaran bahwa kinerja pemerintah daerah belum maksimal, bahkan dengan sangat tingginya realisasi belanja operasional dibandingkan realisasi belanja modal” ujarnya.
Tidak hanya itu, Miqdad menegaskan bahwa itu sebagai potret bahwa anggaran lebih banyak terserap untuk kegiatan sehari-hari pemerintah dan hanya memberi manfaat jangka pendek, sedangkan belanja untuk kepentingan publik terabaikan. “Demikian halnya realisasi belanja daerah, dari target belanja daerah sebesar 976.341.688.432 rupiah yang terealisasi hingga 30 Juni 2022 baru sebanyak 270.197.136.339 rupiah atau baru sebesar 27 persen” jelasnya.
Selain itu rendahnya realisasi belanja daerah dapat menggambarkan proyek Pemulihan Ekonomi Daerah akibat pandemi Covid-19 jauh dari optimal yang ditentukan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. “Melalui kesempatan ini Fraksi kami mendesak Bupati segera mengambil langkah-langkah strategis untuk peningkatan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah” tandasnya. (abk)
Discussion about this post