GORONTALO POST, JAKARTA – Identitas Hacker Bjorka dibongkar Polisi dan BIN serta penangkapan tunggu waktu.
Hal tersebut diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa gambaran pelaku sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri.
Meskipun demikian Mahfud menjelaskan bahwa identitas hacker Bjorka belum busi diungkapkan ke publik.
“Memang belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan di mana. Kita sudah punya alat melacak itu semua,” lanjut Mahfud.
Menurut Mahfud, pemerinyah akan menindaklanjuti masalah hacker Bjorka, di mana Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus untuk mengatasi mesalah ini.
“Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini,” jelas Mahfud.
Tim khusus yang dibentuk oleh Presiden Jikowi terdiri dari jajaran Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Intelijen Negara (BIN).
Dalam rapat yang digelar di Kemenko Polhukam, turut hadir di lokasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian didampingi Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel Serta hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.
Mahfud menjelaskan, tadi kami rapat bersama Bapak Kepala BIN yang menggambarkan situasi seluruhnya.
“Di sebelah kanan saya Menkominfo, ini pembuat pengatur kebijakan yang mengawal keamanan cyber. Dan juga BSSN yang secara khusus di situ mengamankan cyber dan sandi negara. Lalu juga Bapak Kapolri yang juga punya tim pengamanan cyber dan penindakan,” ujar Mahfud MD.
Dalam menanggapi keresahan berbagai pihak akibat ulah hacker Bjorka, salah satu langkah Presiden Jokowi buru hacker Bjorka dengan bentuk timsus lintas lembaga negara.
Tak hanya membocorkan data instansi pemerintahan, namun hacker Bjorka juga membagikan data pribadi dari pejabat pemerintahan.
Bahkan hacker Bjorka juga dikabarkan membobol data rahasia Presiden Joko Widodo.
Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate mengungkapkan bahwa Presden Jokowi buru hacker Bjorka dengan bentuk timsus lintas lembaga.
Menurut Jhonny, keputusan ini diambil saat menggelar rapat di Istana Kepresidenan pada Senin, 12 September 2022.
“Di rapat dibicarakan ada data-data yang beredar oleh Bjorka tetapi data-data itu adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data yang ter-update sekarang, sebagian data yang lama untuk saat ini,” ungkap Johnny ditulis pada Selasa, 13 September 2022.
Jhonny menjelaskan bahwa timsus terebut terdiri dari lintas kementerian atau lembaga mulai dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesiaa, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan public,” jelas Johhny.
Menkominfo juga mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan, salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.
Pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang perlindungan Data Pribai (RUU PDP)
Jhonny berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital.
“RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah,” tambah Johhny.
Discussion about this post