Gorontalopost.id – Rasionalisasi anggaran tahun 2022 merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh dalam rangka menutupi defisit anggaran yang terjadi saat ini. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Roni Imran saat berbincang dengan awak media ini di ruang kerjanya belum lama ini bersama dengan Ketua DPRD, Deisy S.M Datau.
Dalam kesempatan tersebut, awak media ini awalnya mempertanyakan soal rencana pembahasan perubahan anggaran, seperti apa target dari DPRD soal waktunya. Terhadap hal tersebut, Roni mengatakan bahwa mereka secara lembaga menargetkn bulan September mendatang, perubhan anggaran dibahas dan selesai. “September ya, untuk perubahan harus sudah selesai kita bahas, dan tentunya kami berharap agar pemerintah derah dapat segera mungkin untuk memasukan draft perubahan anggaran yang dimaksud” ungkapnya.
Terkait dengan anggaran, awak media ini kemudian bertanya lagi soal jumlah atau besaran defisit anggaran yang dialami oleh daerah pada tahun anggaran 2022 ini. Oleh Roni kemudian dijawab bahwa secara keseluruhan untuk defisit anggaran sebesar Rp. 39 Milyar, dan untuk menutupinya itu diambil dari Silpa daerah yang jumlahnya Rp. 30 Milyar” jelasnya.
Jika demikian maka terhadap defisit anggaran masih menyisahkan Rp. 9 Milyar dan angka tersebut bukanlah sedikit nilainya. Terhadap strategi untuk menutupi deifist anggaran tersebut ditanyakan lagi apakah DPRD atau pemerintah daerah apakah mempunyai langkah strategis apa untuk menutupi jumlah tersebut, ataukah ada sumber anggaran lainnya yang dapat diambil untuk menutupi defisit tersebut.
Mendapat pertanyaa ini, Roni agak lama menjawab dan sambil menghela nafas dirinya mengatakan bahwa yang harus dilakukan hanyalah rasionalisasi anggaran. “Mau ambil dimana lagi? sudah tidak ada sumber anggaran lain yang dapat digunakan, yang hanya bisa dilakukan adalah menrasionalisasikan anggaran yang ada” tegasnya.
Secara tiba-tiba juga Ketua DPRD menambahkan bahwa memang tidak ada lagi sumber anggaran lainnya, “Sedangkan yang ada saat ini saja sudah sulit, kondisi yang terjadi juga memang memaksa kita harus melakukan rasionalisasi” tegasnya.
Terkait dengan rasionalisasi tersebut baik Roni maupun Desy menegaskan dan juga menghimbau agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkannya dan juga diharapkan untuk tidak saling ngotot. “Karena kita saat ini memikirkan kepentingan daerah” tandasnya. (abk)
Discussion about this post