Gorontalopost.id – Jika seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Pohuwato disibukkan dengan berbagai persiapan pelaksanaan peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, DPRD Kabupaten Pohuwato justru disibukkan dengan gelombang aksi demonstrasi dari beberapa aliansi masyarakat. Bahkan dalam sehari, dua kelompok masyarakat dari Desa Buntulia Barat dan Desa Wanggarasi Tengah, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, pada Senin (15/8) kemarin.
Dihadapan para Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, masing-masing massa aksi menyampaikan tuntutannya, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi Desa Buntulia Barat yang diduga kuat melibatkan mantan Kepala Desa yang saat ini menduduki kursi Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, ahingga masalah dugaan Korupsi anggaran Desa serta beberapa program pembangunan yang tak selesai di Desa Wanggarasi Tengah.
“Kami mendesak pihak DPRD Pohuwato, untuk memberi sanksi terhadap Oknum Anggota DPRD yang menyabotase Penjualan Tanah ke Pemerintah Daerah untuk pembangunan Gedung SMP 3 Duhiadaa,” ujar orator dari Aliansi Masyarakat Buntulia Barat Bersatu (Aliansi Ratu) saat menyampaikan salah satu tuntutannya.
Sementara saat Demo di Gedung DPRD Pohuwato, Aliansi Ratu ini juga diterima Anggota DPRD Pohuwato.
Menganggapi tuntutan masyarakat, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato, Amran Anjulangi, yang didampingi sejumlah anggota Komisi serta Ketua Komisi III, Beni Nento, menyampaikan. Tuntutan tersebut akan segera melaporkan perihal keinginan masyarakat kepada Pimpinan DPRD untuk kemudian akan segera ditindaklanjuti.
“Dari 8 poin tuntutan yang disampaikan Aliansi Ratu dari Desa Buntulia Barat, itu akan kami seriusi dan akan kami laporkan ke pimpinan. Begitu pun point-point tuntutan dari masyarakat Desa Wanggarasi Tengah. Setelah melaporkan aspirasi yang masuk ke kita, kita akan putuskan bersama langkah seperti apa yang akan kita tempuh. Yang pasti, dalam waktu dekat kami akan tindaklanjuti terkait persoalan ini. Insya Allah selesai kegiatan Proklamasi ini segera kita gelar bersama Pimpinan,” kata Politiei PKB ini dihadapan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Amran juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap bisa menahan diri atas persoalan yang terjadi di desa masing-masing. Dirinya meminta kepada masyarakat untuk mempercayakan penyelesaian masalah tersebut kepada Lembaga DPRD yang juga merupakan wakil dari masyarakat itu sendiri.
“Saya juga minta tolong agar kita sama-sama menjaga kondusifitas, keamanan daerah kita tercinta khususnya di desa masing-masing. Jika ada persoalan yang terjadi sampaikan ke kami di DPRD dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat. Kami di DPRD akan berlaku adil, dan akan membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Saat Rapat nanti, perwakilan masyarakat juga akan kami undang agar bisa sama-sama mencari solusinya,” pungkas Politisi PKB itu. (ryn)
Discussion about this post