Gorontalopost.id – Fraksi Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) melalui Ketua Fraksi, Lukum Diko, mengingatkan kepada Bupati Gorut, Thariq Modanggu sekaligus mempertanyakan kepada bupati terkait dengan upaya penyelamatan terhadap aparatur desa yang terbaring sakit dan tidak memiliki biaya.
“Maka hari saya memohon mungkin dijawab oleh Bupati bagaimana bisa menyelematkan istri dari pada para aparat desa ini yang sementara terbaring dan dalam keadaan darurat yang tidak punya biaya sama sekali” ungkap Lukum dalam rapat Paripurna LKPJ Bupati Gorut tahun 2021 kemarin.
Pertanyaan tersebut tidak terlepas dari BPJS Kesehatan bagi pemerintah desa yang non aktif. Lanjut dikatakan bahwa pemerintah desa ini adalah garda terdepan dan ujung tombak dari pemerintah daerah dalam melayani masyarakat di desa, karena mereka yang ada di desa.
“Tapi dalam hal ini BPJSnya tidak aktif. Dipandangan fraksi kami itu sangat singkat dan jelas bahwa kami mendukung penuh pemerintah. Ini bukti nyata bahwa Golkar terdepan ketika pemerintah daerah melakuan hal positif dan baik” jelasnya.
Akan tetapi kata Lukum, ketika ada juga hal yang buruk maka juga kami dari fraksi Golkar perlu untuk mengingatkan.
“Tadi kami pukul 08.00 di datangi oleh masyarakat Sumalata dan kemaren masyarakat Tolinggula. Kedatangan mereka terkait dengan BPJS mereka tidak aktif dan istri mereka lagi di rumah sakit. Bahkan tadi yang di Sumalata itu istrinya dalam keadaan gawat” tegasnya.
Terhadap keluhan masyarakat tersebut, Lukum menegaskan bahwa dirinya langsung berkoordinasi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan “Dan tidak bisa dibantu sama sekali. Karena memang tidak bisa ditalangi oleh dana talangan. Karena ini sistem” jelasnya.
Lukum menegaskan bahwa perlu ketahui bahwa kita ada disini adalah untuk rakyat dan program yang kita lakukan adalah untuk kepentingan rakyat. “Saya tidak mau akan ada informasi bahwa istri aparat desa tersebut meninggal karena tidak bisa dilakukan perawatan karena BPJSnya tidak aktif. Ini kita tidak minta-minta.
Karena tadi disampaikan bahwa orang itu tidak punya biaya dan hanya seorang kepala dusun yang setiap harinya jual pisang dan istrinya sudah berapa hari di rawat di Rs dalam keadaan gawat sementara BPJSnya tidak aktif” ujarnya.
Olehnya, Lukum tidak mau lagi akan terjadi catatan yang berikut, seperti masalah Sekretaris Daerah yang dinonaktifkan. Ditambah lagi dengan masalah BPJS. Saya tidak mau lagi akan lahir lagi pansus-pansus yang berujung kepada interpelasi. (abk)
Discussion about this post