Gorontalopost.id – Kementerian Pemudan dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kemenpora tahun anggaran 2021. Hattrick WTP ini membuktikan ada perbaikan tata kelola birokrasi di Kemenpora.
Sebelumnya, predikat sama diraih oleh kementerian yang dinakhodai oleh Zainudin Amali ini pada laporan tahun anggaran 2019 dan 2020. Dia mengaku bersyukur pihaknya karena kerja sama dari berbagai pihak di Kemenpora bisa mempertahankan predikat WTP tiga tahun secara berturut-turut.
Orang nomor satu di dunia olahraga Indonesia itu mengakui bahwa sebelum dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menpora, catatan terbaik yang dibuat oleh kementerian ini ialah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan, tahun 2015 dan 2016 BPK pernah tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer.
“Alhamdulillah kami hattrick, tiga tahun berturut-turut mendapatkan status WTP. Mudah-mudahan hasil ini akan menjadi penambah semangat, buat kami di Kemenpora untuk bekerja lebih baik lagi melayani urusan-urusan kepemudaan dan urusan-urusan olahraga,” ucapnya, dalam jumpa pers.
Sebelumnya, Menpora sempat hadir dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpora Tahun Anggaran 2021 di Kemenpora, Senayan, Jakarta Rabu (13/7) siang.
Menpora Amali mengatakan, capaian ini merupakan kerja keras dari semua pegawai Kemenpora dan berharap hasil ini dapat terus dipertahankan pada tahun anggaran berikutnya.
“Ini hasil kerja bersama, bukan karena menterinya hebat, menterinya bagus, tidak. Tetapi team work dari Kemenpora yang bagus,” dia menegaskan.
Menurut Menpora Amali, dirinya hanya menjadi dirigen, tetapi saat pemeriksaan oleh BPK, yang menyajikan pertanggungjawaban laporan keuangan ialah para pejabat eselon dan semua yang berada di tim pelaksana.
“Dan tentu tidak terlepas juga dari dukungan teman-teman para jurnalis dari berbagai media yang memberikan masukan yang tidak henti-hentinya kepada kami Kemenpora, sehingga perbaikan di sana-sini terutama perbaikan tata kelola yang menjadi prioritas kami itu saya apresiasi dan terimakasih,” Amali menuturkan.
Menpora Amali menjelaskan, pihaknya di Kemenpora memiliki program prioritas untuk tahun 2020-2024 salah satunya adalah perbaikan tata kelola kelembagaan, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
“Karena kami meyakini dengan tata kelola yang baik, maka pelayanan berikutnya akan menjadi lebih mudah baik kepemudaan maupun olahraga. Tapi kalau tata kelolanya tidak baik, maka pasti akan berakibat kepada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga tidak akan baik,” dia menjelaskan.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul Qosasi, dalam acara penyerahan laporan pemeriksaan keuangan Kemenpora oleh BPK ini menyampaikan apresiasi atas upaya Kemenpora yang terus melakukan perbaikan tata kelola sehingga meraih WTP.
Bahkan, dia mengaku menjadikan perbaikan tata kelola Kemenpora ini sebagai contoh bagi kementerian lain di Indonesia.
“Kisah tentang keberhasilan reform Kemenpora ini saya bawa kemana-mana, ke Kemenaker, Kemensos, Kemendes, tentang reform yang pelan-pelan terjadi dan saat ini dinikmati oleh Kemenpora,” kata Achsanul.
Menurut dia, Kemenpora mau mendegarkan masukan-masukan yang disampaikan BPK RI, terutama terkait perbaikan laporan keuangan, manajemen, dan lainnya.
“Kemenpora begitu dikasih tahu benarnya terus melakukan reform tadi, mulai dari financial reform, management reform itu sudah dilakukan. Termasuk infrastruktur reform,” dia menandaskan. (tro*)
Discussion about this post