Gorontalopost.id – Sembilan orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tempat kotoran manusia, septic tank, di Kabupaten Pohuwato, digarap marathon oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Jumat (17/6). Hasilnya, empat dari sembilan orang tersebut, naik status, menjadi tersangka.
Mereka, setelah keluar ruangan pemeriksaan, nampak dengan rompi merah muda, dan tangan terborgol. Salah satu diantara mereka adalah AS, oknum kepala dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pohuwato.
Pemeriksaan yang dilakukan sejak pukul 09.00 wita itu, menghadirkan YW sebagai fasilitator pemberdayaan, BTW sebagai bos Toko Nippon Brothers, AD selaku Direktur CV Lovanda Prima, MRM selaku staf pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pohuwato, HP sebagai Konsultan Swasta, MIR sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, MNA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi AS sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu selaku Plt Kepala Dinas Perkim. Saat ini AS merupakan Kepala Dinas PU Pohuwato.
Selain AS, kejaksaan juga menjerat MIR sebagai KPA/PPA, MNA sebagai PPTK, dan HP sebagai konsultan swasta menjadi tersangka. Keempatnya diborgol, dan dijebloskan ke penjara di Lapas kelas IIA Gorontalo, untuk menjalani penahanan 20 hari kedepan.
Kasus ini bermula pada program anggaran tahun 2021. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Gorontalo, Muhammad Kasad, kepada wartawan, kemarin mengatakan, penahanan terhadap ke empat tersangka itu merupakan progres dari penanganan kasus dugaan korupsi proyek tersebut.
“Hari ini kita memeriksa sebanyak Sembilan orang saksi. Dan berdasarkan alat bukti yang ada, maka ditetapkanlah empat tersangka masing- masing berinisial AS, MIR, MNA, dan tersangka inisial HP,” ujar Kasad.
Kepada tersangka itu kata dia, akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 499,500,501,502/P.5/Fd.1/06/2022 Tanggal 17 Juni 2022, terhitung mulai tanggal 17 Juni 2022. Penahanan itu juga kata dia, merupakan upaya Kejati Gorontalo untuk mempercepat proses penanganan perkara ini untuk ditetapkan nanti di pengadilan.
Dirinya juga menjelaskan, empat tersangka ini diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidiair pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
“Ancaman pidana penjara Pasal 2 itu paling rendah 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi Rp 1 miliar.
Saat ini kami terus melakukan pengembangan penyidikan, dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka kainnya. Perhitungan sementara, estimasi kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara ini sekitar Rp 7 miliar,” pungkasnya. (roy)
Discussion about this post