Gorontalopost.id — Pemilihan Kepala Daera di Gorontalo membutuhkan anggaran sekira Rp 169 Miliar yang terdiri dari KPU sebesar Rp 92 Miliar dan Bawaslu Provinsi Gorontalo sebesar Rp 77 Miliar.
Namun anggaran ini menurut Sekretaris Bawaslu Provinsi Gorontalo Nikson Entengo, masih harus dilakukan review oleh Bawaslu RI, bahkan masih bisa berkurang jika dilakukan sharing pembiayaan bersama Kabupaten/kota. Sementara untuk KPU sudah sharing dengan kabupaten/kota.
Hal ini terungkap saat pertemuan KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Penjagub di rumah dinas gubernur Rabu (18/5).
Terkait penganggaran ini, Hamka menyatakan siap mensupport KPU dan Bawaslu terutama dalam hal anggaran dan kendaraan operasional.
“Saya sudah cek berapa kebutuhan anggaran dan akan menindaklanjutinya bersama Sekda,” ujar Hamka. Tentu saja untuk penganggarannya tidak bisa sekaligus atau bisa dicicil mulai tahun 2022, 2023 dan 2024.
Meskipun anggarannya belum ditarik, yang penting sudah dianggarkan di APBD. Namun Hamka mengingatkan jangan sampai terjadi double anggaran untuk penyelenggara ad hock antara provinsi dan kabupaten/kota.
Mantan Ketua HMI Cabang Manado ini menekankan sukses penyelenggaraan juga sukses administrasi dan dalam pertanggungjawabannya jangan sampai menimbulkan ekses hukum.
“Harus tepat sasaran. Dalam penganggaran ini tidak boleh terburu-buru, harus dilihat kebutuhan pemerintah, dan kalau anggaran ini dicicil pasti tidak akan berat. Yang penting sudah ada saving dulu,” katanya.
Selain itu Hamka kembali menekankan soal netralitas politik. Saya selalu mengingatkan kepada ASN untuk selalu menjaga netralitas. Dan jangan berpatron pada aktor. berpatron saja pada aturan. Kalau tidak mampu menjaga netralitas sebaiknya mundur saja dan mendaftar di partai politik,” tegasnya.
ASN itu menurut Hamka harus bisa menjadi panutan keluarga. Bagaimana bisa jadi panutan ASN kalau tidak bisa menjaga integritas. (Fem)
Discussion about this post