Gorontalopost.id – Seteah hampir tiga Bulan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo sejak (16/2/22) lalu. Penahanan terhadap Tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU – TS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 kembali bertambah. Kali ini penambahannya selama 20 hari kedepan terhitung sejak Selasa (10/5/22).
Informasi yang dihimpun Gorontalo Post, tiga tersangka PJU-TS Boalemo yang kembali dilakukan perpanjangan penahanan itu yakni MP alias Melky yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), IJ alias Irwansyah yang bertindak sebagai Direktur atau Kontraktor Pelaksana dan MZS alias Zul selaku Konsultan.
Hanya saja untuk perpanjangan penahanan kali ini sudah tidak dilakukan lagi di Lapas kelas IIA Gorontalo melainkan di Lapas Kelas IIB Boalemo. Menyusul palaksanaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) atas perkara ketiga tersangka oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Gorontalo Bidang Tindak Pidana Khusus ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Boalemo, kemarin.
Sebelum ditahan, ketiga tersangka dilakukan tes kesehatan serta dicecar dengan beberapa pertanyaan seputar perkara dugaan korupsi PJU-TS Boalemo yang menjerat mereka. Di Kejari Boalemo, Melky Cs langsung dilakukan penahanan , bahkan pakaian rapi yang mereka kenakan langsung diganti dengan rompi tahanan berwarna merah.
“Kepada para tersangka dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo untuk selanjutnya dipersiapkan pelimpahannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo,”kata Mohamma Kasad SH MH kepada wartawan.
Kegiatan Tahap II ini jelas Kasad dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dengan melakukan Swab test sebelum menuju ke Lembaga Peasyarakatan Kelas IIB Boalemo.
Seperti diketahui, bahwa Perkara dugaan tindak pidana korupsi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18,7 milyar Tahun Anggaran 2020 menggunakan Dana APBD.Hanya saja, diduga akibat perbuatan korupsi, proyek ini justru menyebabkan Negara pada tahun 2020 dirugikan sebesar Rp. 3.5 Milyar.
Hal ini berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tanggal 13 April 2022. Diungkapkan Kasad, pidana yang diduga dilakukan ketiga tersangka yakni disinyaklir membuat laporan progres (capaian pekerjaan) palsu. Seakan – akan telah selesai pekerjaan 50 persen. Padahal sesuai fakta yang ditemukan di lapangan tidak sesuai kenyataan.
“Jadi pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan yaitu, kontrak sekitar Rp 7 Miliyar pada saat jatuh tempo kontrak Desember tahun 2020 dengan progres real yang dikerjakan hanya sampai sebesar 2,6 persen.
Ternyata oleh para pihak ini dibuat berita acara seolah – olah progres pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 55 persen, dan dilakukan pembayaran sebesar 50 persen.” beber Kasad sembari menambahkan, akibat perbuatanya, para tersangka tegas Otto dijerat
Pasal 2 jo pasal 55 subsidiair pasal 3 jo. pasal 55 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 thn 2001 pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (roy).
Discussion about this post