Proyeksi Pertemubuhan Ekonomi 2023, 5,95 persen

Gorontalopost.id – Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Sekda Gorut), Suleman Lakoro Saat ditemui sejumlah awak media , usai rapat mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Gorut mengatakan bahwa pemerintah daerah baru saja mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tingkat Provinsi Gorontalo. Saat ditemui sejumlah awak media , usai rapat tersebut.

“Pertama, indikator makro daerah, kemudian indikator capaian SPM dan usulan Gorut yang sudah diinput melalui SIPD,” ungkap Suleman.

Terhadap indikator makro daerah, Suleman mengaku pihaknya sudah sepakat dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mendatang.

“Untuk tahun anggaran 2023 itu kami proyeksikan 5,95 persen, itu dari provinsi dan kita sudah setujui,” kata Suleman. Kemudian untuk tingkat kemiskinan, Gorut diproyeksikan turun pada angka 16,7 persen. Seperti diketahui, tahun 2021 kemarin angka kemiskinan berada pada angka 17, 23 persen.

Selanjutnya untuk tingkat pengangguran terbuka, di tahun 2023 diproyeksikan menurunkan hingga 2,5 persen. Di mana, untuk tahun 2022 itu, sesuai data yang ada 2,15 persen.

“Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tahun 2021 kemarin ada 65,21 persen. Insya Allah tahun 2022 ini, kami akan berusaha sampai 65,61 persen. Dan proyeksi tahun 2023, itu 66, 35 persen,” tambahnya.

Untuk indikator capaian SPM, dari hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, diakui Suleman memang masih rendah. Akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya mandatory spending, yakni, untuk pendidikan dan kesehatan Gorut berada di atas.

“Di mana, untuk pendidikan kita lebih dari 20 persen dan kesehatan lebih dari 10 persen dari APBD,” terangnya. Meski begitu, dalam hal pengawasan, Gorut belum mencapai mandatory spending sesuai ketentuan 1 persen.

“Insya Allah rencananya pada saat perubahan anggaran, kita akan berupaya pengawasan sampai 1 persen sesuai dengan mandatory spending itu,” tukasnya. Dan terkait dengan standar pelayanan minimal, khusus untuk Gorut itu masih terbilang rendah.

“Kita berada di bawah rata-rata, seperti Pendidikan, Kesehatan, BPBD, PUPR, Perkimtan, Sosial dan Kesbangpol,” ungkapnya. “Nah, ke depan insya Allah ini perlu ditingkatkan lagi.

Supaya harapan-harapan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Bappeda, itu bisa kita capai, sehingga hasil evaluasi nanti, kita bisa berada pada posisi meningkat,” tandas Suleman. (abk)