Pemerintah dinilai tak serius urus migor

Gorontalopost.id – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dia menyebut, Pemerintah belum secara serius menyikapi kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat.

“Saya belum melihat penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan ini, sepertinya jalan di tempat,” kata Deddy kepada wartawan, Senin (7/3).

Menurut Deddy, kelangkaan minyak goreng masih terus berlanjut di berbagai daerah dan bahkan di Jakarta. Sementara harga di pasaran, masih jauh dari Harge Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dia memandang, industri produsen minyak goreng sangat bermasalah. Menurutnya, banyak pihak dirugikan akibat kelangkaan minyak goreng. “Jadi tidak hanya rakyat yang kesulitan mendapatkan barang, tetapi harganya pun sangat mahal. Sebab produsen CPO juga mengeluh,” papar Deddy.

“Saya mendapatkan laporan produsen CPO misalnya, mengeluh karena tidak ada jaminan mereka bisa melakukan ekspor. Padahal mereka mengaku sudah memenuhi persyaratan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng,” ungkap Deddy.

Sementara pada sisi produsen minyak goreng, mayoritas merasa masih kesulitan mendapatkan bahan baku.
Padahal jika dilihat struktur industrinya, dari sekitar 400 pabrik minyak goreng yang ada, hampir 51 persen dari total produksi dikuasai oleh hanya 4 sampai 5 perusahaan.

“Artinya, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui sebaran hasil produksi minyak goreng dari pabrik-pabrik itu,” papar Deddy.

Deddy mengakui menerima keluhan dari banyak pengusaha sawit, baik domestik maupun PMA. Mereka bingung dengan berbagai ketidakjelasan aturan, hingga sangat merugikan mereka.

“Terus terang saya pribadi pun merasa bingung. Kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri hanya sekitar 10 persen dari total produksi CPO nasional yang mencapai di atas 49 juta ton per tahun. Kita hanya butuh sedikit di atas 5 juta ton per tahun untuk minyak goreng, tetapi pasokan minyak tetap tidak bisa terpenuhi,” cetus Deddy.

Oleh karena itu, Deddy berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian ESDM segera duduk bersama dengan para stakeholder terkait dan para pelaku industri. Hal ini dilakukan semata untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng.

“Terlebih karena kita akan segera memasuki Bulan Puasa yang tentunya akan meningkatkan konsumsi. Persoalan ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan, sungguh memalukan,” tegas Deddy. (jp)