Gorontalopost.id – Wacana amandeman Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 tidak dilarang, artinya melakukannya pun boleh, khususnya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Hal ini disampaikan Gubernur Gorontalo ke 2, Gusnar Ismail di depan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 – Lemhannas RI Jakarta, Jumat (4/3).
AMANDEMEN Dimaksud dapat dilakukan oleh MPR, dengan sebelumnya mengubah UUD 1945, sebab UUD 1945 telah menghapus kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN.
“Apabila GBHN dihidupkan kembali maka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan terjamin, karena tidak terhenti dengan berakhirnya masa jabatan Presiden tetapi akan menjadi kewajiban Presiden berikutnya untuk melanjutkan,”ujar Gusnar yang juga
tenaga profesional bidang politik dalam negeri Lemhannas RI. Dalam ceramah dengan tema “urgensi amandemen UUD NRI 1945” Gusnar menyebutkan, dilain pihak amandemen ke 5 UUD 1945 ini berpotensi mengembalikan lagi kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, memilih dan memberhentikan presiden/wakil presiden.
Hal ini bertentangan dengan amanah reformasi yang telah diatur dalam UUD 1945 dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat. “Syarat amandemen UUD 45 diatur dengan pasal 37 UUD 1945,”ujarnya.
Pasal 37 dimaksud secara umum membahas tentang perubahan UUD. Dalam pasal tersebut, UUD dapat diubah jika sidang MPR dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR.
Usul perubahan pasal dapat disampaikan dalam sidang MPR. Setiap usulan perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan.
Usulan perubahan ini wajib disertai dengan alasan. Selanjutnya, perubahan dapat dilakukan terhadap pasal-pasal yang UUD 1945, kecuali pasal yang mengatur tentang bentuk negara.
Amandemen UUD 45 saat semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat, ketika elit partai politik memunculkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, termasuk memunculkan wacana tiga periode.
Sejauh ini UUD 1945 sudah empat kali dilakukan amandemen. Amandemen pertama dilakukan pada Oktober 1999, hasil amandemen meliputi 9 pasal dan 16 ayat, salah satunya adalah pasal 7 terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal ini berbunyi : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Sebelum diamandemen, pasal 7 UUD 1945, tidak membatasi periode masa jabatan. Amandemen kedua ditetapkan pada Agustus 2000, dengan hasil amandemen meliputi 27 pasal dalam 7 bab.
Sedangkan amandemen ketiga ditetapkan pada November 2001 dengan hasil meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Serta amandemen keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR agustus 2002, dengan hasil meliputi 19 pasal.
Peserta pendidikan Lemhannas (PPRA) LXIII sejumlah 100 orang, terdiri dari 60 orang TNI/Polri berpangkat kolonel/kombes, 15 orang ASN eselon 2, pimpinan parpol 7 orang, perguruan tinggi 10 orang, dan ormas 8 orang.
“Lemhannas RI disamping berfungsi sebagai candradimuka calon pimpinan nasional, juga bertugas melakukan kajian stratejik terhadap berbagai persoalan bangsa yang disampaikan langsung kepada Presiden, serta melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok-kelompok masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan,”ujar Gusnar Ismail. (tro)
Discussion about this post