Gorontalopost.co.id, JAKARTA — Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) diduga terlibat korupsi pada 32 paket proyek, termasuk rehabilitasi Taman Kota Gerung, melalui konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. KPK mengungkap salah satu proyek yang menjadi objek perkara adalah rehabilitasi Taman Kota Gerung atau Taman Kota Giri Menang.
“Proyek rehabilitasi tersebut bernilai Rp2,3 miliar pada tahun anggaran 2025 dan dilanjutkan dengan rehabilitasi tahap kedua senilai sekitar Rp4,3 miliar pada tahun anggaran 2026,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (21/7).
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan korupsi pada proyek pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lombok Barat senilai Rp2,4 miliar dan renovasi Kantor Bupati Lombok Barat senilai Rp1,7 miliar.
KPK menduga proyek-proyek tersebut dimenangkan melalui praktik meminjam bendera perusahaan lain oleh perusahaan milik Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), Sudirman, untuk mengikuti proses tender.
Di luar proyek yang dilelang, KPK juga menduga terjadi korupsi pada 28 paket pekerjaan yang menggunakan mekanisme penunjukan langsung di sejumlah perangkat daerah dan PT Air Minum Giri Menang.
Menurut Taufik, perusahaan milik Sudirman memperoleh keuntungan sekitar Rp10,6 miliar dari 32 paket proyek dengan total nilai mencapai Rp17,9 miliar. Nilai tersebut kemudian digabung dengan penerimaan dari proyek lain sehingga total konflik kepentingan yang diduga mencapai sekitar Rp41,7 miliar.
KPK menduga Sudirman menyerahkan sekitar Rp10,8 miliar kepada Bupati Lalu Ahmad Zaini. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Lalu Ahmad Zaini, Sudirman, dan Direktur PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani sebagai tersangka.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 9 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Ahmad Taufik Husein.
Taufik menjelaskan, Lalu Ahmad Zaini diduga melakukan konflik kepentingan, penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat. Dalam OTT terhadap Bupati Lalu Ahmad Zaini, KPK mengamankan uang senilai Rp 9,06 miliar.
Dalam tangkap tangan itu, lanjut Taufik, tim penindakan KPK mengamankan total delapan orang. Pemeriksaan terhadap delapan orang itu kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
KPK menjerat Lalu Ahmad Zaini bersama-sama Sudirman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Serta, keduanya juga dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara, Alvonsus Gani disangkakan melanggar ketentuan dalam Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (jpnn)
Discussion about this post