GORONTALO – GP – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dibuat geram. Ternyata, masih sangat banyak aparatur Pemprov Gorontalo yang belum menjalani vaksinasi Covid-19. Padahal pegawai pemerintah harusnya menjadi contoh di masyarakat.
Data pada badan kepegawaian daerah menyebutkan, pegawai negeri yang belum divaksin dosis I dan II mencapai 819 orang, sementara yang belum divaksin dosis II masih terdapat 626 orang. Jika dipresentasikan, PNS yang sudah divaksin yakni 84,76 orang, atau 4.563 orang dosis I dan 3.973 dosis II.
Mendengar hal itu Gubernur Rusli Habibie langsung mengambil sikap memberi sanksi bagi aparatur Pemprov yang ternyata sengaja tidak ingin divaksin. Menurut Gubernur Rusli Habibie, hampir setiap hari ia bersama jajaran Forkopimda turun ke daerah-daerah memantau vaksinasi, dan memberi dorongan ke masyarakat untuk ikut vaksinasi, namun rupanya upaya itu belum diikuti pegawai Pemprov, padahal harusnya kata Gubernur, PNS menjadi contoh di masyarakat.
“ASN merupakan ujung tombak pemerintah sebagai contoh bagi masyarakat. Setiap hari saya bersama teman-teman Forkopimda turun ke kabupaten/kota untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi. Ini ternyata di lingkup kita sendiri PNS maupun PTT ada yang belum di vaksin.
Ini enggak bisa, kita sepakati dulu akhir Desember jika belum divaksin dosis II tunda TKD dan SK PTT,”tegas Rusli saat memimpin rapat pimpinan di lingkungan Pemprov Gorontalo,seperti dikutip dari website resmi Pemprov Gorontalo, Kamis (23/12).
Untuk perekrutan kembali pegawai/guru tidak tetap (PTT/GTT), Pemprov Gorontalo memang telah mensyaratkan vaksinasi hingga tahap II sebagai syarat untuk bisa dipekerjakan kembali. Seluruh PTT/GTT wajib melampirkan surat vaksinasi sampai dosis II bahkan memasukan lima orang anggota keluarga yang sudah divaksin.
Untuk memaksimalkan semua ini, gubernur menambahkan jangan hanya PTT tetapi PNS juga wajib sudah divaksin. “Data yang disampaikan oleh Kepala BKD Provinsi Gorontalo, masih banyak OPD-OPD yang pegawainya belum divaksin. Kita sepakati, tunda pembayaran TKDnya,”kata Rusli.
Bukan hanya PNS belum divaksin yang terancam ditunda TKD, tapi ikut berdampak pada rekan PNS lainya di kantor atau organisasi perangkat daerah (OPD) tempat PNS itu bertugas. “Jangan cuma yang bersangkutan, misalnya di DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang belum divaksin lebih dari lima orang, maka semua pegawainya tunda TKD. Ini biar kita senasib sepenanggungan,”tegasnya.
Terkait alasan – alasan yang diberi oleh pegawai soal tidak bisa divaksin, Gubernur menyarankan segera memeriksa langsung di RS Ainun Habibie. Hasil rekomendasi dari dokter yang dipercaya bahwa bisa divaksin atau tidaknya, hanya dokter yang ada di RS Ainun.
“Kami merujuk rumah sakit Ainun sebagai tempat konsultasi bagi PNS atau PTT/GTT yang bermasalah medis. Harus ada rekom dari dokter di sana bahwa yang bersangkutan tidak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan, nah kita maklumi. Tapi kalau misal diperiksa oleh dr.Yana (Kadis Kesehatan) sendiri, dan bisa divaksin, langsung divaksin saat itu juga. Saya tunggu tanggal 30 Desember semua harus sudah divaksin,” tandasnya. (tro)
Discussion about this post