1,6 Juta PNS Terancam 'Dirumahkan', Menpan Sebutkan Tenaga Administrasi Mulai Ditata

Unjuk Rasa ‘Cagar Budaya’ Memanas, Kepala Balai Dievakuasi, Terungkap Laporan ke Polisi untuk Pengamanan Objek Bukan Pidana

GORONTALO -GP- Ditengah besarnya animo masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah rupanya memiliki rencana untuk melakukan perampingan birokrasi melalui kebijakaan penataan struktur birokrasi. Kebijakan ini bakal berimbas pada pemangkasan jumlah tenaga PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, telah memberikan isyarat untuk ‘merumahkan sebanyak 1,6 juta pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan tenaga pelaksana.

Menurutnya, harus ada penataan ulang dalam menetapkan tenaga pelaksana. Kalau tenaga pelaksana tidak bisa ditingkatkan profesionalitasnya, maka lebih baik dirumahkan hingga pensiun.
“Saya kira tenaga pelaksana administrasi ya mulai ditata. Sekarang ada 1 juta P3K untuk guru kemarin diambilkan dari 1,5 juta hampir 1,6 juta tenaga pelaksana.

Ini nanti kalau tidak bisa kita tingkatkan profesionalitas kerja di rumah saja sampai pensiun,” katanya dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021, dikutip Selasa (21/12) sebagaimana dilansir detik.com.

“Sampai 1,6 juta PNS itu tenaga pelaksana Kan nggak mungkin tenaga pelaksana itu langsung seperti BUMN dipensiunkan di pesangon. Pasti akan akan pusing Pak Sekjen, Menkeu pasti akan pusing kalau seandainya 1,6 juta harus dapat pesangon,” tambahnya.

Selain menyinggung pemangkasan tenaga pelaksana yang harus ditata. Tjahjo juga menyinggung soal penataan bekerja di kantor untuk PNS. Hal itu untuk membantu mempercepat dan mempersingkat birokrasi pemerintah.

“Kemudian yang bekerja di kantor menempatkan Eselon I dan eselon II In sebagai leader untuk menggerakkan dan mengorganisir dalam mempercepat proses perizinan dan memperpendek layanan publik,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah PNS saat ini sebanyak 4.081.824. Sebanyak 1.569.636 di antaranya adalah tenaga pelaksana atau administrasi. Pemerintah pun beberapa tahun telah menghentikan rekrutmen pegawai administrasi. Bahkan untuk seleksi CPNS 2021 ini pemerintah fokus pada jabatan-jabatan teknis. (detik)