LIMBOTO -GP- HUT Kabupaten Gorontalo ke 348, Jumat (26/11) kemarin, sejatinya menjadi momen istimewa bagi pasangan Bupati-Wakil Bupati, Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto. Karena menjadi saat kali pertama bagi pasangan pemenang Pilkada 2020 itu, merayakan HUT daerah saat menduduki kursi kepala daerah.
Sayangnya, momen istimewa itu terasa kurang sempurna. Sidang paripurna istimewa di DPRD Kabupaten Gorontalo yang menjadi moment sakral dalam perayaan HUT daerah, hanya dihadiri Bupati Nelson Pomalingo. Wakil Bupati Hendra Hemeto tak hadir karena berada di luar daerah.
Ketidakhadiran Wakil Bupati ini kian memperkuat dugaan pecah kongsi antara Nelson-Hendra. Setelah sebelumnya, fraksi Golkar mengisyaratkan mulai ada masalah dalam hubungan kerja antara Bupati-Wakil Bupati.
Pantauan Gorontalo Post, hingga dimulainya rapat paripurna istimewa di DPRD Kabupaten Gorontalo, kursi Wakil Bupati tampak kosong pada posisi kanan ujung di meja pimpinan sidang. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo duduk tepat berada disamping Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Ketua DPRD Syam T. Ase, Wakil Ketua I DPRD Irwan Dai, dan Wakil Ketua II Roman Nasaru.
Selain tak dihadiri Wakil Bupati Hendra Hemeto yang juga Ketua DPD II Golkar itu, rapat paripurna istimewa itu, juga tidak dihadiri oleh sebagian anggota Fraksi Golkar, seperti Iskandar Mangopa, Abdul Haris Engahu, dan Wilvon Malahika. Sejumlah anggota DPRD dari fraksi lain juga tak kelihatan. Seperti Hamka Pakaja dari Fraksi PAN dan Jasmia Suleman dari Fraksi Demokrat-Hanura.
Diwawancarai usai rapat paripurna, Bupati Nelson Pomalingo mengatakan, HUT ke 348 Kabupaten Gorontalo sebetulnya menjadi moment paling sakral untuk dihadiri. Karena hanya digelar setahun sekali. Momen ini juga menjadi kali pertama bagi Hendra Hemeto untuk hadir dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati.
“Tapi beliau (Hendra.red) sedang berada di luar daerah. Kemarin saya sudah sampaikan agar cepat pulang untuk hadir rapat paripurna istimewa. Tapi beliau tak dapat tiket pesawat,” ungkap Nelson. Soal ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD yang paling banyak dari Fraksi Golkar, Nelson berharap, para wakil rakyat itu punya alasan kuat.
“Semoga saja mereka ada alasan kuat dan setahu saya ada beberapa anggota DPRD sedang di luar daerah,” ungkap Nelson. Pada kesempatan itu, Nelson juga sempat mengomentari pernyataan Ketua Fraksi Golkar Iskandar Mangopa yang menyebutkan ada kebijakan strategis yang diambil Pemerintah tanpa sepengetahuan Wakil Bupati. Misalnya kebijakan mutasi pejabat dan finalisasi penyusunan APBD 2022.
Menurut Nelson, tudingan itu tidak benar. “Soal mutasi itu ada prosedurnya melalui Baperjakat. Begitupun dengan finalisasi APBD 2022 yang dibahas oleh TAPD dan Banggar,” ungkapnya. Ditanya wartawan soal kemungkinan terjadi pecah kongsi, Nelson mengatakan, dirinya tidak berharap itu akan terjadi. Karena pada periode pertama menjadi Bupati, dia mengalami pengalaman itu.
“Saya sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi bagaimana sinergitas kita lakukan bersama, sehingga saya berharap tidak akan terulang kejadian seperti periode sebelumnya,” tandas Nelson. Sementara itu, Wakil Bupati Hendra S Hemeto saat dihubungi mengakui ketidakhadirannya bukan karena unsur kesengajaan tetapi karena kondisi yangn tidak memungkinkan ia hadir. “Jadi memang tidak unsur kesengajaan,” tegasnya.
Soal sikap anggota DPRD dari fraksi Golkar yang tak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2022 dan rapat paripurna istimewa HUT Kabgor, Hendra mengatakan, hal itu akan dirapatkan pekan depan. “Yang pasti jika alasan tidak hadir karena alasan tidak tepat atau ada unsur kesengajaan pasti akan kena sanksi partai,” jamin Hendra. (wie)
Discussion about this post