JAKARTA – GP – Upaya hukum yang dilakukan Jenderal Moeldoko untuk melegalkan Partai Demokrat hasil kongres Deli Serdang, mentah lagi. Setelah sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai Demokrat yang diajukan kubu Jenderal Moeldoko, kini giliran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan mantan panglima TNI ere Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN, pengadilan menolak permohonan penundaan objek sengketa dari pihak penggugat. Sedangkan dalam eksepsi, PTUN Jakarta mengabulkan eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan. “Dalam pokok-pokok perkara, satu menyatakan penggugat tidak diterima. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp509.000,” tulis putusan dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN JKT ini, Selasa (23/11). Dalam gugatan ini, pihak tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sedangkan pihak intervensi adalah Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra Presiden ke 6 RI, SBY.
Dalam PTUN, Demokrat Moeldoko menggugat karena Yasonna menolak Kongres Luar Biasa (KLB) hasil Deli Serdang yang mengukuhkan Kepala Staf Presiden ini sebagai ketua umum dan pengurus sah. Moeldoko juga sebelumnya melakukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat yang disetujui Yasonna dengan AHY sebagai ketua umum dan pengurus yang sah, gugatan ini pun ditolak Mahkamah Agung.
Partai Demokrat menyambut gembira putusan PTUN yang menolak gugatan Moeldoko. “Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ungkap Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, Selasa (23/11/2021). Majelis Hukum menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebab perkara ini menyangkut internal parpol.
Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum. Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.
Lanjut Hamdan, setelah gugatan KSP Jenderal Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta. “Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” pungkas Hamdan. (tro)
Discussion about this post