PUNCAK BOTU -GP- Angin segar dihembuskan Komisi I Deprov Gorontalo terhadap kesinambungan performa media massa lokal. Komisi yang bermitra dengan media massa itu menginginkan media massa benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Menjadi lembaga kontrol bagi pemerintahan di daerah dengan tetap mengedepankan prinsip dan etika jurnalisme.
Agar bisa terus mendapatkan kepercayaan publik. Ketua Komisi I AW Thalib mengatakan, media massa menjadi satu dari lima unsur konsep pembangunan pentahelix yang saat ini diakui menjadi kekuatan pembangunan sebuah negara. Yaitu unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media. “Peran lima unsur ini saling menopang satu sama lain. Perpaduan lima unsur akan ampuh untuk mengatasi setiap persoalan pembangunan yang muncul,” jelasnya.
Tapi menurut AW Thalib, media massa bisa menjadi unsur pentahelix yang produktif dan konstruktif dengan catatan harus menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga pengontrol kebijakan pemerintah. Untuk bisa menjadi pengontrol, media massa tentu harus berani bersikap kritis. “Kritis dalam artian konstruktif. Harus didasari fakta, analisa yang kuat dan tajam sekaligus menyajikan solusi. Bukan kritik yang cenderung destruktif,”
“Dengan begitu, berita-berita yang disajikan akan memberikan efek yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi media akan berperan sebagai penghela dan pendorong lahirnya kebijakan pembangunan,” tandasnya.
AW Thalib mengatakan, dalam posisinya sebagai alat kontrol publik, peran media massa sangat vital untuk untuk mengawasi kinerja semua lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik. Termasuk DPRD. “Jadi media massa akan jadi pengontrol bagi lembaga pengontrol seperti DPRD. Kami akan sangat terbuka dengan kritikan dari teman-teman media,” tandasnya.
Anggota Komisi I Adhan Dambea juga memiliki harapan yang sama. Dia berharap media massa harus berani bersikap kritis. Tidak hanya bagi pemerintah daerah termasuk DPRD dan lembaga-lembaga lain. “Saya berharap agar media massa tidak hanya mengedepankan misi bisnis tapi yang terpenting dan paling utama adalah misi jurnalisme,” ujarnya.
“Oleh karena itu, media massa harus bisa membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi pihak-pihak yang akan memberikan kritikan terhadap pemerintah. Dengan tetap mengedepankan prinsip dan etika jurnalisme. Seperti prinsip perimbangan dalam penyajian berita,” tandasnya.
Anggota Komisi I Yuriko Kamaru tak menampik, peran media massa sangat vital dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan di Gorontalo. Tapi dia memiliki catatan dan harapan tersendiri. Bahwa media massa tidak hanya sekadar menyajikan berita-berita yang sifatnya informatif. Tapi juga berita-berita yang memiliki muatan analisa yang tajam. “Agar bisa menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan,” tandasnya.
Anggota Komisi I Hidayat Bouti mengatakan, menjadi media yang kritis tidak harus menyajikan berita-berita dengan kalimat yang terlalu vulgar. Tapi harus jeli dan cermat memilih kalimat sehingga berita yang disajikan tidak akan menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif. “Disinilah kejelian wartawan. Bagaimana orang yang dikritik itu tidak merasa tersinggung. Tapi dia bisa menerima kritikan itu,”tandasnya.
Sementara anggota Komisi I Irwan Mamesah menekankan prinsip perimbangan dan verifikasi fakta dalam setiap penyajian berita. Chek and balances harus tetap dikedepankan media massa. “Saya hanya menginginkan agar media massa mengutamakan prinsip tabayyun,” tandasnya.
Pimpinan media massa yang hadir dalam pertemuan itu mengapresiasi sikap Komisi I dalam mendorong profesionalitas media massa. Wakil Direktur Gorontalo Post, Femmy Udoki mengatakan, dorongan dan tantangan Komisi I akan menjadi spirit bagi insan media massa dalam memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai alat kontrol bagi pemerintah. “Kami menghargai semangat dan sikap Komisi I,” ujarnya. (rmb)
Discussion about this post