GORONTALO – GP – Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus nampaknya tidak main-main terhadap anggotanya yang melanggar aturan Institusi Polri. Terbukti, baru-baru ini orang nomor satu di Institusi Tribrata Gorontalo ini memecat dengan tidak hormat sebanyak empat oknum anggota polisi.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono,SIK di ruang kerjanya pada Rabu (10/03). Dijelaskan Wahyu,empat personel Polri yang dipecat itu yakni satu Bintara Polres Gorontalo Bripka Saifuddin Salamon dan tiga dari Satuan Brimobda Gorontalo yakni Brigadir Nasaruddin, Briptu Rizal dan Bharada Wahyu Ibrahim.
Adapun tindakan pemecatan ini diungkapkan Wahyu karena keempat anggota Polri itu telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan telah mendapatkan putusan sanksi berupa rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Bahkan, setelah melalui mekanisme banding pada akhirnya Kapolda telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35 sampai dengan 38 tertanggal 3 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021.
Dalam uraiannya Wahyu menjelaskan Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/35/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 diberikan kepada Bripka Saifuddin Salamon kesatuan Polres Gorontalo, Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/36/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 diberikan kepada Brigadir Nasaruddin, Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/37/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 diberikan kepada Bharada Wahyu Ibrahim dan Surat Keputusan kapolda Gorontalo Nomor : Kep/38/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 diberikan kepada Briptu Rizal, ketiganya berasal dari satuan Brimobda Gorontalo.
“Terhadap Bripka Saifuddin Salamon, Brigadir Nazaruddin dan Briptu Rizal terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dan atau pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri jo Pasal 11 Huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sedangkan terhadap Bharada Wahyu Ibrahim terbukti melanggar pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan/atau pasal 13 ayat(1) PP RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri,” Jelasnya.
Lanjut Wahyu katakan bahwa pemberian keputusan PTDH terhadap 4 personel Polda Gorontalo, itu sebagai bukti bahwa Polri dalam hal ini Polda Gorontalo sangatlah tegas dalam pembinaan personil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap penanganan kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri.
“Ini bagian komitmen dari bapak Kapolda dalam menegakkan aturan serta perwujudan dari transparansi berkeadilan selain itu juga komitmen dalam menerapkan Reward dan Punisment secara seimbang, terhadap anggota yang berprestasi maka kepadanya akan diberikan penghargaan namun sebaliknya bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana maka baginya sanksi tegas sesuai ketentuan juga akan dijatuhkan, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi personel lainnya,” imbuh Wahyu.
Dikatakan Wahyu, dalam rangka bertransformasi menuju Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) sebagaimana program Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.,M.Si tentunya sebagai anggota Polri yang memiliki kewenangan yang sangat luas. “Anggota Polri dalam melaksanakan Tupoksinya memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dituntut sikap disiplin dan bisa menjadi tauladan bagi masyarakat. Karena jika ini tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah pelanggaran, “tandas mantan Kapolres Bone Bolango ini. (roy)
Discussion about this post