Fatkurrohman : Beras Petani Banyak Tak Laku

Program Bantuan Covid, Justeru Beli Beras Luar Daerah

TILAMUTA – GP – Saat ini petani padi bisa jadi mengalami kerugian. Pasalnya, banyak beras tak laku terjual dan kini masih tertumpuk di tempat penggilingan. Hal itu diutarakan Aleg DPRD Boalemo, Fatkurrohman. Menurutnya, ia banyak mendapatkan keluhan dari petani, dimana harga jual beras yang biasanya Rp 9 ribu per kg, kalah bersaing harga sehingga tak laku. Bahkan harga pembelian rata-rata hanya Rp 8 ribu per kg. Hal ini kata dia, tentu sangat merugikan petani. Apalagi biaya produksi memang tidak sedikit. Padahal panen sudah selesai sejak dua bulan yang lalu, namun beras masih banyak yang tertumpuk di gilingan.

“Pemerintah harusnya mencarikan solusi dengan persoalan ini. Apa yang terjadi saat ini, sama halnya mencederai apa yang menjadi harapan pemerintah, yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Buktinya, masyarakat Boalemo malah menderita dengan kondisi seperti ini,” terangnya.  Mirisnya lagi kata Politisi PPP ini, ada dana bantuan covid-19, yang diperuntukkan untuk masyarakat. Hanya saja, dana tersebut diduga hanya dibelikan beras dari luar Boalemo, karena keuntungan selisih harga. Dengan demikian, beras yang ada di daerah Boalemo, sama sekali tidak laku terjual dan banyak menumpuk di gilingan.

“Saya heran, dulu tidak ada anggaran, semuanya berjalan dengan normal dan petani mengalami kesejahteraan. Sekarang ada anggarannya, kok malah merosot penjualan beras? Bahkan beras di gilingan banyak yang tersisa,” tegasnya. Seharusnya kata anggota Komisi II DPRD Boalemo ini, anggaran covid-19 yang ada, kiranya bisa dipergunakan untuk membeli beras yang ada di Boalemo. Apalagi kualitas beras di Boalemo sangat bagus dibandingkan yang lain dan itu bisa diuji coba.

“Kami sangat menyayangkan hal ini. Kami harapkan pemerintah bisa mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami pun berencana untuk mengundang pemerintah daerah, khususnya dinas teknis, guna membicarakan apa yang menjadi keluhan masyarakat petani sawah tersebut. Jujur, kami sangat kecewa dengan hal ini. Bagaimana perekonomian bisa meningkat dan masyarakat bisa sejahtera, sementara tidak ada keadilan bagi masyarakat petani sawah,” pungkasnya. (kif)

Comment