LIMBOTO—GP–Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo, mencoret 50 orang calon kepala desa karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Berdasarkan data yang dihimpun Gorontalo Post, dari 89 desa yang akan menggelar Pilkades, 74 desa diantaranya telah melalui penetapan calon dengan jumlah 251 orang, sementara calon petahana tidak memenuhi syarat 6 orang, PNS 13 orang, Ketua BPD 2 orang, anggota BPD 17 orang dan perangkat desa 12 orang.
Dari pantauan Gorontalo Post, sidang komisi pemilihan kepala desa dilaksanakn di aula kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo, senin (8/2) dengan dihadiri langsung oleh tujuh komisioner dengan diketuai oleh Drs Nariw Tondako, ME, JesseKojongkam, SH, MK, Udin M.N Pango, Riyon W Ali, S.Pd, Agustina A Bilondatu, SH, MH, Fahmi Sorejang, SE dan Riko Paramata.
Ketua Komisi Pemilihan Kepala Desa, Nawir Tondako, mengatakan, pihaknya telah menerima 12 laporan dari masing-masing calon soal permasalahan persyaratan. Saat melapor, pelapor didampingi advokat dari berbagai organisasi bantuan hukum yang ada di daerah. Enam laporan diajukan oleh petahana yang dicoret dari pencalonan, karena tidak terpenuhinya syarat LKPPD kepada BPD selama menjabat, pernah mundur menjadi Kepala Desa belum cukup sampai lima tahun dan selebihnya laporan terkait tidak terpenuhinya beragam persyaratan calon.
Pemilihan Kepala Desa serentak tahun ini memang sangat berbeda dan sungguh spektakuler, berbeda dengan Pilkades gelombang sebelumnya yang nyaris tidak terdapat instrument untuk menyelesaikan sengketa, akibatnya saat itu protes hasil Pilkades hanya berakhir dengan demontrasi di jalanan. “Alhamdulilillah Pilkades Tahun 2021 telah berubah total, ruang penyelesaian sengketa Pilkades telah dibuka sangat lebar bahkan tak tanggung-tanggung penyelesaian sengketa Pilkades melalui sebuah persidangan oleh Komisi Pemilihan,” ujar Nawir.
Nawir menjelaskan bahwa persidangan oleh komisi pemilihan dikonstruksi untuk menjamin transparansi, objektifitas, dan akuntabilitas penyelesaian sengketa. Secara teknis dalam persidangan pelapor diberikan kesempatan untuk membacakan aduannya. Sedangkan terlapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti baik berupa surat maupun saksi, dan terakhir pembacaan putusan. “Proses penyelesaian masalah Pilkades melalui mekanisme persidangan tersebut telah diatur dalam Perda baru, yakni peraturan daerah (perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pilkades,” jelas Nawir.
Nawir yang juga sebagai Kepala Dinas PMD ini menyebut, dalam Perda itu pula diatur beberapa kriteria pelapor, diantaranya pihak yang bisa melaporkan permasalahan Pilkades harus calon atau masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di desa setempat. “Pelapor dalam laporannya pun harus mampu menunjukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Bahkan, pelapor maupun terlapor diperbolehkan menunjuk kuasa hukum atau advokat yang mendampingi dalam pemeriksaan maupun dalam persidangan,” terang Nawir.
Dengan demikian mekanisme baru penyelesaian permasalahan Pilkades tersebut diharapkan tidak ada lagi keraguan publik terhadap penyelesaian pelanggaran Pilkades. “Kami berharap semua pihak kiranya dapat memanfaatkan prosedur ini dalam mencari keadilan pada penyelenggaraan Pilkades. Demo dan protes jalanan bukan cara tidak efektif lagi dalam mencari keadilan dalam Pilkades,” pungkas Nawir.
Sementara itu ditambahkan oleh anggota komisioner Agustina Bilondatu, dari total 12 laporan yang masuk menjadi gugatan dan agenda sidang hari ini baru penyampaian laporan dari pelapor dan 2 laporan telah selesai terkait pemenuhan kelengkapan administrasi yakni untuk Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo dan Desa Buhu Kecamatan Tibawa. “Untuk dua desa ini, komisioner mengabulkan laporan gugatan, karena ada beberapa data pendukungnya saja yang tidak terkait substansi yang tadinya tidak memenuhi syarat dikembalikan dan telah memenuhi syarat, sementara yang sepuluh laporan masih akan berproses dan akan kita jadwalkan kembali hari rabu (10/2),” tandas Agustina. (Wie)
Discussion about this post