Gorontalopost.co.id, LIMBOTO — Kinerja kepala desa di Kabupaten Gorontalo bakal dievaluasi setiap tiga bulan. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menginginkan rapat koordinasi (rakor) rutin tersebut menjadi ruang untuk mengukur pelaksanaan program, mengawasi penggunaan anggaran desa, sekaligus menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Bupati Sofyan menyampaikan rencana itu saat membuka Rakor Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jumat (13/11/2026). Ia menyebut forum evaluasi tersebut sebagai semacam rapor bagi kepala desa.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa perlu diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan tidak berlarut-larut. Karena itu, rakor tidak boleh berhenti pada pertemuan formal, tetapi harus menghasilkan langkah penyelesaian yang konkret.
“Koordinasi ini yang paling penting. Terkadang kendala kita hari ini adalah koordinasi. Maka kita harus lebih sering bertemu,” kata Sofyan.
Ia menekankan, pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Persoalan seperti kekeringan, krisis air bersih, banjir hingga tanah longsor membutuhkan respons cepat dari kepala desa, dengan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain kinerja pemerintahan, penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi perhatian. Sofyan meminta anggaran tersebut diarahkan pada kebutuhan prioritas dan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keterbatasan anggaran, menurutnya, menuntut kepala desa lebih cermat menentukan kegiatan sekaligus kreatif menghadirkan inovasi pembangunan. Pemkab Gorontalo juga berencana menggelar pameran inovasi desa.
Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada desa yang mampu menghasilkan terobosan dalam pelayanan publik maupun pembangunan. Di sisi lain, Sofyan meminta program desa diselaraskan dengan prioritas pembangunan kabupaten dan nasional.
Salah satu fokus daerah adalah pengembangan UMKM. Untuk sektor ini, terdapat alokasi anggaran sekitar Rp16 miliar di luar program pembangunan lainnya. Sementara program nasional yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa meliputi Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Agar evaluasi berjalan efektif, Sofyan meminta seluruh OPD terkait menyiapkan bahan pembahasan sebelum rakor dilaksanakan. Setiap persoalan harus diidentifikasi lebih awal sehingga forum pleno maupun kelompok pembahasan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas.
Ia juga meminta OPD tidak hanya mengirimkan pimpinan, tetapi menghadirkan jajaran terkait yang memiliki kewenangan dan memahami persoalan di lapangan. “Seluruh OPD terkait harus hadir. Nanti ada pembahasan pleno dan kelompok-kelompok, kemudian menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, memaparkan sejumlah agenda yang turut melibatkan pemerintah desa. Di antaranya pembentukan Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Bakti Praja melalui kegiatan perkemahan pada 26–29 November 2026.
Haris juga mengemukakan gagasan program Jurnalis Sahabat Desa sebagai wadah kemitraan jurnalis dan pemerintah desa untuk menyebarluaskan informasi pembangunan serta aktivitas masyarakat.
Rakor tersebut turut menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo dan tenaga pendamping desa untuk membahas pemanfaatan data statistik, desil kesejahteraan, serta persoalan pendataan yang dihadapi pemerintah desa. (adv)














Discussion about this post