gorontalopost.co.id – Pemerintah Kota Gorontalo mulai mendorong perubahan pola pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Keberhasilan program tidak lagi cukup dibuktikan melalui tingginya serapan anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus mampu ditunjukkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat membuka in-depth interview evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Gorontalo bersama Tim Kementerian PAN-RB secara daring dari Ruang Pola Kantor Wali Kota, Kamis (17/9/2026). Indra mengatakan, evaluasi kinerja pemerintah daerah harus mulai bergeser dari sekadar mengukur apa yang telah dikerjakan menuju perubahan yang dihasilkan setelah sebuah program dilaksanakan.
Menurutnya, OPD harus mampu menjelaskan secara konkret hubungan antara anggaran, program, target, hingga dampak yang dirasakan masyarakat. “Tidak boleh lagi ada laporan yang berhenti pada output atau ketersediaan program saja, melainkan juga pada outcome,” tegas Indra. Ia mencontohkan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat. OPD, kata dia, tidak cukup hanya melaporkan jumlah kegiatan, peserta, maupun anggaran yang telah digunakan.
Lebih dari itu, harus tersedia data yang menunjukkan apakah program tersebut benar-benar mampu mengubah kondisi masyarakat yang menjadi sasaran. Untuk itu, Indra meminta seluruh OPD mulai menerapkan pola pelaporan berbasis hasil atau result-based. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. “Artinya, laporan OPD tidak cukup berisi realisasi anggaran, jumlah kegiatan, maupun dokumen administratif. Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara anggaran yang digunakan, target yang dicapai, dan perubahan yang dihasilkan,” ujarnya.
Perubahan pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Gorontalo meningkatkan capaian SAKIP. Pada evaluasi sebelumnya, Kota Gorontalo memperoleh predikat B. Tahun ini, pemerintah daerah membidik peningkatan predikat menjadi BB. Indra menegaskan, target tersebut tidak akan tercapai hanya dengan memperbaiki dokumen atau menyajikan paparan yang menarik saat evaluasi. Menurutnya, seluruh klaim keberhasilan pemerintah harus ditopang bukti dan data yang objektif. “Sejak awal tahun saya tekankan agar jajaran fokus pada program yang berorientasi outcome. Insyaallah tahun ini kita bisa naik predikat menjadi BB, asalkan seluruh klaim keberhasilan ditopang oleh bukti data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia pun mengingatkan OPD agar tidak menjadikan evaluasi SAKIP sebatas agenda administratif. Peningkatan nilai, lanjutnya, harus berjalan seiring dengan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat. “Karena itu, OPD dituntut mampu menunjukkan hubungan antara kebijakan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, hingga dampaknya terhadap warga,” pungkasnya.(adv)
Discussion about this post