Satpam MBG

Penghematan lain sebenarnya ada: jangan lagi ada MBG untuk siswa SMA. Cukuplah SD dan SMP. Tampaknya masih harus cari momentum untuk menuju ke sana.

Putusan sampai SMA memang terlalu ambisius. Keadaan ekonomi saat keputusan itu dibuat memang memungkinkan: belum ada perang Amerika-Iran. Meski ekonomi dunia kemudian memburuk, MBG SMA sulit dihentikan. Anak yang tahun ini SMA sudah akan jadi pemilih di pilpres 2029.

Penghematan yang juga bisa segera dilakukan adalah: memenuhi kuota ”satu dapur untuk 3.000 siswa”.

Sekarang ini masih sedikit yang satu dapur melayani 3.000 siswa. Kebanyakan di sekitar 2.000. Ada juga yang di bawah 1.500. Padahal kapasitas semua dapur MBG dibuat 3.000. Pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke investor juga didasarkan pada 3000 siswa.

Kalau itu dilakukan bisa jadi jumlah dapur akan berkurang banyak. Itu memang penghematan besar. Tapi juga tidak mudah. Investasi sudah ditanam. Apalagi masih banyak dapur yang sudah siap jalan belum dapat perintah operasional. Di situ sudah ada kepala dapurnya: sudah dibayar setiap bulan. Nganggur.

Untuk memenuhi kuota 3.000 siswa/dapur tidak mudah. Tapi bisa. Misalnya ditambah dengan ibu-ibu hamil di sekitar dapur dan anak-anak balita di sana. Memberi makan bergizi ibu hamil dan anak balita lebih tepat dibanding ke anak SMA.

Sebenarnya masih banyak juga problem operasional sehari-hari. Salah satunya yang diceritakan sahabat Disway di bawah ini:

—

“Saya kebetulan bekerja sebagai ‘satpam’ MBG. Mengawasi dan mendampingi lebih 20 dapur. Dari pembangunan sampai sistem berjalan. Untuk memastikan agar sesuai dengan juknis aturan.

Di alam nyata, banyak kendalanya. Bersumber dari aturan yang disusun terburu-buru. Dipaksa matang, sebelum waktunya. Sering berubah arah.

Aturan yang belum teruji di lapangan ini dijalankan oleh para sarjana fresh graduate, minim pengalaman. Berbekal pelatihan 1 bulan. Plus 2 bulan baris berbaris, dan latihan perang-perangan.

Mungkin mereka hafal juknis. Namun kebanyakan gaya komunikasinya, strategi manajemen, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya masih jauh dari ideal.

Kurangnya pengalaman, kebuntuan komunikasi, dan wewenang kekuasaan membuat kebanyakan dari mereka menjadi arogan. Mereka harus berhadapan dengan mitra yang merasa memiliki karena telah keluar banyak uang. Apalagi mitra itu terlilit utang untuk investasi yang harus segera dibayar.

Mereka bisa membuat laporan terjadinya masalah. Langsung ke BGN. Lalu dapur di-suspend.

Ajaibnya, tidak ada aturan pemotongan gaji, jika dapur mereka berhenti. Maka laporan kejelekan yayasan mengalir silih berganti, tanpa merasa terbebani. Kepala dapur selaksa malaikat pencatat amal, yang tidak ikut berdosa. Jika dapur di-suspend, tinggal makan gaji buta.

Yang juga aneh adalah tidak adanya tingkat kepangkatan. Flat, tanpa jenjang.

Korcam dan korwil itu hanya sebutan. Sehari-harinya mereka sama, kepala dapur juga. Hanya mendapatkan tambahan tanggung jawab. Seperti siswa yang jadi ketua kelas.

Memang ada KPPG, yang bertindak seperti guru BK. Tapi jalur pelaporannya, harus melalui korcam dan korwil. Sulit lolos, tanpa orang dalam.

Di sisi lain, mitra dan yayasan kebanyakan berusaha se-ngirit mungkin dalam membangun. Ada yang jauh dari desain BGN. Seadanya, sekenanya. Tambal sulam sana sini. Yang penting berdiri.

Peralatan juga sama, yang penting ada. Jangan bicara kualitasnya. Kecuali yayasan yang bermitra dengan investor besar ternama.

Kenapa yang seperti itu bisa lolos verifikasi?

Mungkin karena tim di lapangan juga belum pernah melihat dapur MBG yang ideal seperti yang digambarkan juknis. Hampir semua yang ditemui adalah rumah atau gudang tua yang dimodifikasi. Kecuali MBG-nya TNI dan Polri.

Juga target kuota yang harus segera terpenuhi, waktu itu.

Carut marut ini kemudian berlanjut saat beroperasi. Masing-masing pihak merasa paling berjasa, paling berhak mendapat untung. Dengan berbagai cara, jika perlu memaksa.

Sudah cukup kita dengar pengurus yayasan yang didakwa korupsi. Yang sering luput dari pemberitaan adalah kepala dapur itu sendiri.

Di pelosok sana, posisinya seperti raja. Melakukan dan minta apa saja sekehendaknya. Banyak di antaranya yang terang terangan minta bagian sisa belanja. Bahkan yang minta dibelikan motor juga ada.

Belum lagi para makelar dan ormas. Diam-diam kantongnya bisa paling tebal, tanpa ikut modal.

Makanya untuk proyek strategis seperti ini, seharusnya dipimpin oleh tokoh yang punya rekam jejak perbaikan sistem manajemen. Dan berintegritas penuh, seperti Bu Susi, Pak Jonan, atau …”.(*)