gorontalopost.co.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie tidak main-main dengan kualitas dan standar operasional setuap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Gorontalo. Wagub Idah yang juga ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo itu, terus melakukan pemantauan SPPG dengan cara inspeksi mendadak (Sidak). Hasilnya, SPPG yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan MBG ke seluruh siswa itu, masih ditemukan ketidaksesuaian standar operasional.
Saat ini di Gorontalo, telah ada 25 SPPG yang ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Wagub Idah meminta agar semua mitra pengelola SPPG benar-benar menerapkan standar kelayakan dapur. Menurut Idah, penutupan SPPG disebabkan oleh belum terpenuhinya sejumlah persyaratan utama, di antaranya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum sesuai standar serta belum dimilikinya atau belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal tersebut disampaikan Wagub Idah saat melakukan Sidak di sejumlah SPPG di wilayah kabupaten/kota, Rabu (8/4/2026). Ia menegaskan bahwa sidak dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan. “Kami sejak subuh sudah turun langsung untuk mengecek SPPG yang belum memenuhi standar. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan beberapa yang belum sesuai,” ujar Idah.
Sebagai tindak lanjut, selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah mengusulkan agar dilakukan pertemuan bersama antara pimpinan yayasan, kepala SPPG, serta tenaga ahli gizi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan sekaligus penguatan kapasitas dalam penerapan standar operasional di lapangan.
Langkah ini dinilai penting mengingat dampak dari penutupan sementara SPPG tidak hanya pada aspek pelayanan, tetapi juga berimplikasi pada investasi yang telah dikeluarkan serta aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk tenaga kerja dan para pemasok bahan pangan seperti ikan, sayur, dan komoditas lainnya. “Rencana ini sudah saya laporkan kepada Bapak Gubernur dan saat ini sedang didiskusikan bersama Dinas Kesehatan dan BPOM. Kami akan melihat kesiapan anggaran, namun pada prinsipnya kegiatan pembinaan seperti bimbingan teknis sangat penting agar pemahaman teori dapat sejalan dengan praktik di lapangan,” jelasnya.
Diketahui, jumlah SPPG yang ditutup sebelumnya sebanyak 16 unit, kemudian bertambah sembilan unit, sehingga total menjadi 25 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Adapun sidak yang dilakukan Wagub di empat SPPG ini turut didampingi Tim Satgas MBG terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan jajaran, serta Kepala Balai POM wilayah Gorontalo. (tro)
Discussion about this post