gorontalopost.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gorontalo yang dinilai tidak sesuai standar layanan. Sebanyak 16 SPPG ditutup sementara sampai semua persyaratan standar layanan SPPG dipenuhi. Penutupan ini disampaikan langsung Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie yang juga ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo. “Info terbaru 16 SPPG Gorontalo ditutup,”ujar Idah, Rabu (1/4) kemarin.
Penutupan SPPG ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 dan laporan Koordinator Regional Provinsi Gorontalo tertanggal 31 Maret 2026.
Wagub Idah Syahidah penutupan dilakukan lantaran SPPG dinilai belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,misalnya menyangkut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang layak, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga tenaga ahli gizi bersertifikasi. Ketiadaan IPAL dan standar sanitasi dinilai berisiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, hingga keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Idah, ketersediaan IPAL dalam dapur SPPG sangat penting, sebab SPPG memproduksi makanan dalam jumlah besar setiap hari, yakni mencapai 3000 porsi. Dengan begitu, kata dia, dapur harus memiliki IPAL agar pengelolaan limbah dan lingkungan benar-benar baik, jika tidak maka dikhawatirkan berdampak pada kaulitas makanan yang disajikan. “Beberapa waktu lalu saya sidak, saya sering tanya mana IPAL-nya, selalu mereka jawab nanti akan dibuatkan, sampai sekarang belum ada,”terang Idah.
Tidak hanya itu, ada pula SPPG yang didirikan di lokasi yang tidak permanen, seperti ruko yang disewa, padahal dalam ketentuan kata dia, jelas, SPPG harus permanen. Begitu pun ada SPPG tanpa tenaga ahli gizi tidak bersertifikasi, atau sertifikasi ahli gizi yang tidak berlaku. 16 SPPG yang ditutup itu kata Idah, berada di Kecamatan Marisa, Tilamuta, Boliyohuto, Paguyaman, Pulubala, Batudaa, Telaga Biru, Sipatana, Kota Tengah, Botumoito, Tumbilalato, Tabongo, hingga Bulango Timur. Menurut Idah, penutupan SPPG ini bersifat sementara. “Sampai mereka semua memenuhi kembali semua persyaratan, terutama IPAL dan tenaga ahli gizi,” tegasnya.
Sementara itu, penutupan belasan SPPG ini akan berdampak pada distribusi MBG di sekolah. Menurutnya, sekolah-sekolah penerima MBG dari dapur-dapur yang ditutup itu untuk sementara belum dapat pelayanan MBG. “Kita terpaksa menunda dulu, karena ini menyangkut standar dan kualitas yang harus dipenuhi,”terangnya. Ia berharap SPPG segera memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, sehingga siswa dapat kembali menikmati MBG, dan tidak menghambat program prioritas Presiden Prabowo Subianto. (tro)
Discussion about this post