Gorontalopost.co.id, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan melakukan penggeledahan kantor Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan rumah salah satu komisionernya pada Senin (9/3).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengemukakan, penggeledahan dilakukan terkait kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor). Kendati demikian, Anang tidak mengungkapkan secara detail nama komisioner yang dimaksud, hanya menyebut inisial YH.
Yang jelas, penggeledahan terkait rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman soal kelangkaan minyak goreng beberapa tahun lalu. “Dia kena Pasal 21 perintangan penyidikan dan penuntutan perkara migor yang dulu, yang onslag itu putusan,” ungkap Anang.
Anang pun mengonfirmasi penggeledahan terkait rekomendasi Ombudsman yang dipakai oleh perusahaan minyak goreng dalam gugatan di PTUN. “Betul salah satunya. Masih berlangsung ya,” tukasnya.
Diketahui, kasus yang tengah didalami penyidik berkaitan dengan perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan tiga korporasi besar, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
Dalam perkara ini, sejumlah pihak didakwa telah menyuap hakim dengan tujuan memengaruhi putusan agar menjatuhkan vonis lepas (onslag). Salah satu terdakwa yang terseret adalah pengacara Marcella Santoso.
Jaksa memaparkan, Marcella bersama beberapa pihak lainnya diduga menyalurkan uang suap kepada hakim melalui perantara. Nilai suap mencapai 2,5 juta dolar AS atau setara Rp40 miliar.
Dana itu diduga didistribusikan kepada sejumlah pihak di lingkungan pengadilan guna memengaruhi majelis hakim agar menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi.
Selain Marcella, perkara ini juga menyeret advokat Junaedi Saibih, pengacara Ariyanto Bakri, serta perwakilan dari perusahaan Wilmar Muhammad Syafei. (disway)
Discussion about this post