Gorontalopost.co.id, PUNCAK BOTU — Penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon (GHM) belakangan ini telah memicu kegaduhan. Tidak hanya memicu ketegangan antara Pemprov dan Pemkot, pelaksanaan teknis kegiataan juga memicu sorotan masyarakat.
Menyikapi situasi itu, Komisi IV Deprov Gorontalo mengambil langkah tegas. Merekomendasikan pencopotan Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga (Kadipora) Provinsi Daniel Ibrahim. Rekomendasi itu disampaikan resmi oleh pimpinan Komisi IV saat memberikan keterangan pers, kemarin (25/10).
Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin mengatakan, rekomendasi ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi IV, Senin (24/11).
Pada RDP itu terungkap, beberapa kebijakan teknis kegiatan GHM yang menimbulkan kegaduhan merupakan inisiatif panitia kegiatan tanpa berkonsultasi dengan pimpinan. Kadispora Daniel Ibrahim diketahui merupakan ketua panitian GHM. “Akibatnya Gubernur dan Wakil Gubernur selaku atasan yang bersangkutan menjadi objek serangan publik atas kelalaian koordinasi tersebut,” ujarnya.
Parahnya lagi, koordindasi dengan pemerintah kota sebagai penanggungjawab wilayah pelaksanaan kegiatan GHM tersebut tidak terjalin dengan baik. “Ini bisa menghambat pelaksanaan GHM,” sambung Hamzah.
Selain itu, pembiyaan GHM yang antara lain bersumber dari kontribusi peserta, juga mendapatkan komplain karena dianggap memanfaatkan kontribusi peserta untuk kepentingan pencitraan pimpinan.
Hal lain yang juga mendapatkan sorotan soal sikap dinas Pemuda dan Olahraga yang selama ini terkesan tertutup serta kurang koordinasi dan tidak mengindahkan saran dan masukan komisi IV. “Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selalu terjadi polemik dengan organisasi kepemudaan, dan pada akhirnya menimbulkan sorotan negatif,” tambah Hamzah.
Karena itu Komisi IV merekomendasikan Pemprov untuk menonaktifkan Danial Ibrahim dari jabatan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Selanjutnya menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas dengan berperdoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Kami juga merekomendasikan pergantian tampilan medali GHM yang bertuliskan nama Gusnar Ismail dengan penambahan (Gusnar – Idah) untuk mengakomidir kebersamaan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka menjaga stabilitas Politik dan pemerintahan,” ujar Hamzah.
” Atau menghilangkan nama tokoh dalam tampilan medali untuk menghilangkan anasir politik dalam pelaksanaan GHM. Apalagi secara etis pembiyaan kegiatan tersebut bersumber dari konstribusi peserta GHM dan bukan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,” sambungnya. (rmb)
Discussion about this post