Pajak Saeutikna

Oleh:
Dahlan Iskan

“Menkeu Sri Mulyani harus menonton video ini tiga kali”.  Itu komentar netizen sambil memosting video KDM –Kang Dedi Mulyadi, gubernur Jabar.

Mungkin Sri Mulyani sudah melihatnya lima kali. Tapi bisa jadi menkeu terlama Indonesia itu menganggap video KDM dimaksud tidak masuk akal. Setidaknya tidak pas untuk diterapkan di level mengurus negara.

Tapi jalan pikiran rakyat pada umumnya sangat cocok dengan apa yang dikatakan KDM: mengurus negara itu tidak ubahnya dengan mengurus rumah tangga. Skalanya saja yang sangat besar.

Betapa memikat kata-kata KDM bagi rakyat banyak: “Pemimpin jangan hanya berpikir tentang  pendapatan,” kata KDM.

“Kalau pemimpin di pikirannya hanya bagaimana meningkatkan pendapatan pada akhirnya hanya akan menaikkan pajak,” katanya. “Itu hanya menyusahkan rakyat,” tambahnya.

Mungkin ucapan KDM itu bukan untuk Sri Mulyani. Rasanya lebih kepada para bupati. Terutama yang belakangan menaikkan pajak bumi dan bangunan. Seperti yang heboh besar di Pati (lihat Disway 15 Agustus 2025: Demo Sengkuni).

Padahal ternyata Pati hanyalah ”nasib sial”. Masih banyak bupati dan wali kota lain yang menaikkan tarif PBB. Tapi mereka bernasib baik. Diam-diam, ”hub!”, sudah naik. Tidak pakai menantang didemo besar-besaran.

Akar mereka sama: kian menurunnya uang subsidi pusat ke daerah. Maka para kepala daerah seperti yang diceritakan KDM: terus memikirkan bagaimana cara menaikkan pendapatan.

Padahal, kata KDM, para kepala daerah harus bisa belajar dari ibu mereka. Yang mungkin SD pun tidak tamat. Yakni di zaman para kepala daerah itu masih kecil.

Apalagi kalau sang ibu single parent. Punya anak banyak. Tidak punya pekerjaan tetap. Pendapatan serba tidak cukup. ”Subsidi” pusat bukan saja menurun, tapi hilang sama sekali. Begitu suami meninggal ”subsidi pusat” itu ikut meninggal.

Sang ibu tetap saja harus membangun kehidupan anak-anaknyi. Targetnyi pun tetap tinggi: semua anaknyi harus bisa sekolah. Harus sampai lulus. Bahkan harus jadi sarjana.

Imajinasi KDM tentang sosok ibundanya sangat dalam. Rupanya ia bagian dari penderitaan ibunya. Sang ibu tetap bisa membiayai anaknya sampai lulus sarjana.

Dengan berbagai penghematan yang dilakukan. Kalau perlu dengan cara sang ibu sendiri mengorbankan segala-segalanya untuk anaknya. Termasuk pura-pura sudah makan, agar sang anak lebih dulu bisa dapat makanan.

Begitu pula masa kecil KDM. Ia bungsu dari sembilan bersaudara. Ibunya janda. Ia harus menggembala kambing di desanya: Sukasari, Dawuan, Subang.

Mungkin karena yang jadi contoh seorang ibu, maka konotasi netizen pada Sri Mulyani. Tapi ”ibu” yang dimaksud KDM adalah ”ibu” daerah. Kepala daerah.

Intinya, di saat pendapatan berkurang, seperti sekarang, kepala daerah harus pandai menggunakan anggaran yang ada. Seperti seorang ibu dari keluarga yang tidak berkecukupan. Keinginan memajukan daerah tidak boleh terhambat oleh kurangnya dana.

Caranya: belanjalah secara tepat. Jangan buang uang untuk yang kurang penting –hanya karena sudah telanjur dianggarkan. Atau karena anggaran sudah telanjur disetujui dan disahkan.

KDM sendiri mengaku menggunakan cara ”ibu” itu dalam memimpin Jabar. “Uang kabupaten tidak boleh keluar dari kabupaten. Pendapatan dari kabupaten harus untuk membangun kabupaten,” katanya. “Saya sendiri tidak pernah pergi jauh. Paling jauh hanya ke Jakarta,” ujar KDM.

Maka di bulan proklamasi Agustus ini KDM minta para bupati untuk menghapus tunggakan PBB bagi semua rakyat mereka. Tunggakan sejak kapan pun. Sampai tahun 2024. “Itu sepenuhnya wewenang bupati wali kota,” katanya.

KDM sudah mencontohkan menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor. Di seluruh Jabar. Ia konsisten dengan apa yang ia ucapkan.

Kehadiran KDM memang membuat banyak gubernur ”mati angin”. Salah tingkah. Terutama ketika dibuli rakyat mereka –mengapa tidak bisa jadi gubernur seperti KDM.

Saya mengenal KDM sejak lama. Sejak sebelum menjadi bupati Purwakarta. Pun ketika jadi bupati. Saya beberapa kali bertemu dengannya. Sama. Orangnya seperti itu. Bukan dibuat-buat. Bukan baru sekarang. Orisinal.

Maka gubernur lain tidak perlu meniru KDM. Akan jadi aneh.  Tidak wajar. Dan terasa palsu. Memang para gubernur akan tetap ”di-Farel-kan” dengan KDM.

Tidak ada jalan lain: semua gubernur harus sangat berprestasi –dengan cara mereka sendiri-sendiri. Pun para bupati dan wali kota.

Dulu kita melihat Jokowi dengan gaya blusukannya –entah orisinal atau tidak. Kini kita melihat berkali-kali lipat Jokowi pada diri KDM dengan orisinalitasnya.

Asli pisan.(*)