Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Para kepala daerah di Gorontalo sepertinya setuju dengan tawaran Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara – Gorontalo (BSG) yakni diberikan posisi jabatan untuk wakil Gorontalo berupa satu kursi komisaris, dan satu direksi di BSG.
Tawaran itu dibahas oleh Gubernur Gusnar Ismail bersama sejumlah bupati di Gorontalo, Rabu (30/4) di rumah dinas gubernur. Nampak hadir, Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, Bupati Boalemo Rum Pagau, dan Pj Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe.
Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea tidak hadir, tapi ia mengirim utusan, yakni Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto. Sedangkan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, dikabarkan izin karena sedang berada di luar daerah.
Sebelumnya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSG yang berlangsung di Manado baru-baru ini, Gorontalo dibikin tak berdaya. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling yang memegang palu RUPS saat itu, mendepak satu-satunya wakil Gorontalo pada kursi komisaris, dan diganti dengan orang-orang terdekatnya.
Posisi Komisaris Utama (Komut) bahkan diberikan kepada Ramoy Markus Luntungan. Ramoy diketahui merupakan ketua tim pemenangan Yulius Selvalus Komaling saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut tahun 2024 lalu. Kondisi itu membuat sejumlah kepala daerah di Gorontalo naik pitam, dan mengancam memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) ke bank lain.
Tak sekadar ancaman, Bupati Boalemo Rum Pagau bahkan langsung melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk pengelolaan anggaran daerah, pun begitu dengan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, perlahan mulai memindahkan rekening kas daerah ke Bank Tabungan Negara (BTN).
Kepala daerah yang juga ngotot memindahkan RKUD adalah Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea. Hanya saja, Pemerintah Kota Gorontalo belum se-gercep Boalemo dan Kabupaten Gorontalo yang langsung memindahkan kas daerah dari ‘torang pe bank’ slogan BSG.
Pemkot kabarnya sedang mengkaji, sebab tak hanya RKUD yang akan dipindahkan, saham milik Pemkot di BSG kabarnya juga akan ditarik. Tak lama setelah putusan RUPS yang menuai protes itu, Direktur Utama BSG Revino M. Pepah datang ke Gorontalo.
Ia menemui sejumlah kepala daerah, terutama yang memprotes hasil RUPS. Revino membawa ole-ole berupa tambahan ‘dua kursi’ jabatan bos di BSG, yakni satu kursi untuk posisi komisaris, dan satu kursi jabatan direksi. Dua kursi itu akan dijatah untuk Gorontalo.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Supriyanto Radjak, membenarkan bahwa pertemuan Gubernur dan sejumlah Bupati di Rudis Gubernur itu, berkaitan dengan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank SulutGo (BSG).
“Agenda rapat, adalah berkaitan dengan sikap masing-masing kepala daerah pemegang saham setelah RUPS Luar Biasa BSG tanggal 9 April lalu, dan saat ini para kepala daerah sebagai pemegang saham akan segera mengirimkan nama direksi dan komisaris ke Gubernur Gorontalo untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagai pemegang saham pengendali dan kepada Direksi dan Komisaris BSG” ujarnya, dikutip dari laman Pemprov Gorontalo.
Sayangnya Supriyanto tidak menyebut, siapa saja wakil Gorontalo yang akan menjadi Bos BSG itu. Supriyanto menyebut bahwa Provinsi Gorontalo sebagai pemegang saham akan usul nama berdasarkan usulan mayoritas kepala daerah se Gorontalo yang juga sebagai pemegang saham.
Seperti diketahui, seluruh Pemerintah Daerah di Gorontalo memiliki saham di BSG, yakni Pemprov Gorontalo 5,79 %, Pemda Kabupaten Boalemo 3,82%, Kota Gorontalo 2,70%, Kabupaten Gorontalo 2,05 %, Kabupaten Gorontalo Utara 1,80 %, Kabupaten Pohuwato 1,46 %, Kabupaten Bone Bolango 1,03%.
Dari pertemuan itu, kabarnya Bupati Gorontalo Sofyan Puhi yang tidak sempat hadir karena berada di luar daerah, bakal segera melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, sementara Kaban Keuangan Kota Gorontalo pada saat itu tidak mengusulkan nama untuk menempati posisi komisaris maupun direksi. Sebaliknya, justeru akan menarik saham di BSG. (tro)
Discussion about this post