Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II, di Jakarta, Rabu, (30/4/2025). Dalam forum tersebut, Idah yang mewakili Gubernur menyampaikan beberapa isu strategis sama seperti kepala daerah lainnya, diantaranya terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, BUMD dan BLUD, serta pengelolaan kepegawaian.
PADA pemaparan awal, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah menyampaikan peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang kerap terhambat oleh mekanisme birokrasi, khususnya dalam pengusulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang masih memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kami di daerah seringkali dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk penyesuaian struktur organisasi. Namun, semua itu tetap harus menunggu persetujuan Kemendagri,” ujar Idah.
Terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Idah juga menyampaikan bahwa BUMD yang tidak lagi berfungsi optimal sebaiknya dibubarkan agar tidak menjadi beban anggaran daerah.
Selain itu, isu pengangkatan ASN PPPK dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi perhatian utama, seiring dengan tantangan minimnya anggaran dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum maksimal.
Dalam kesempatan itu, Idah juga memaparkan program penguatan pendidikan vokasi melalui penerapan BLUD di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pemerintah Provinsi Gorontalo, menurutnya, aktif mendorong SMK agar memiliki unit produksi dan sistem pengelolaan yang menyerupai dunia industri.
“Dari 59 SMK yang ada di Gorontalo, 15 di antaranya merupakan SMK Pusat Keunggulan yang sedang kami dorong menjadi SMK BLUD. Saat ini, sudah ada tiga SMK yang resmi berstatus BLUD, yaitu SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, SMK Negeri 1 Limboto, dan SMK Negeri 1 Boalemo,” jelasnya.
Program SMK BLUD ini, lanjut Idah, memungkinkan siswa mendapat simulasi dunia kerja secara langsung dan mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Penerapan program tersebut juga mendapat dukungan teknis dari Kemendikbudristek dan diatur melalui Surat Keputusan resmi kementerian.
RDP kali ini juga menghasilkan usulan dari Komisi II DPR RI untuk mengadakan RDP lanjutan dalam enam bulan ke depan. Rapat tersebut nantinya akan melibatkan komisi lainnya, seperti Komisi I atau III, guna memperdalam pembahasan program-program daerah.
“Ini usulan yang sangat baik. Pertemuan seperti ini penting agar para gubernur dan wakil gubernur bisa saling mengenal, bertukar informasi, dan mempelajari kemajuan yang telah dicapai provinsi lain,” tutup Idah.
Selain Idah Syahidah, rapat ini juga diikuti 12 gubernur maupun perwakilannya, yakni gubernur Papua, gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Maluku Utara, hingga Papua Pegunungan. (tro/*)
Discussion about this post