Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Anggaran Pilkada dalam bentuk hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Gorontalo telah dikucurkan 100 persen ke kas Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Termasuk hibah anggaran pengamaman Pilkada untuk TNI / Polri juga so cair.
Hal itu dilaporkan Penjabat (Pj) Gubernur Rudy Salahuddin, kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, dalam rapat kerja kesiapan Pilkada Gororontalo, berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur, Kamis (14/10).
Kepada Wamendagri Bima Arya, Pj Gubernur Rudy Salahudin menyampaikan, dana hibah Pilkada melalui APBD Provinsi Gorontalo maupun kabupaten/kota kepada KPU dan Bawaslu sudah terealisasi 100 persen.
Kecuali untuk Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango yang masih tersisah separuh atau 50 persen. Sisa anggaran di dua daerah itu, dialokasikan melalui Perubahan APBD masing-masing daerah, yang kabarnya dicairkan minggu ini juga.
“Terkait logistik Pilkada kami laporkan pak Wamen, dari 17 item pilkada, tujuh item sudah lengkap dan sudah berada di Gorontalo. Terdiri dari kotak suara, bilik suara, segel, kabel tis, tinta, daftar pasangan calon satu plano dan daftar pasangan calon setengah plano. Sedangkan sisanya sudah proses pengiriman termasuk surat suara gubernur dan wakil gubernur, surat suara bupati/wali kota, dan wakil bupati/wakil wali kota,” kata Rudy.
Untuk kerawanan kampanye di Provinsi Gorontalo dijelaskan Rudy, terdapat beberapa titik kerawanan yang sudah antisipasi. Pertama adalah fanatisme pendukung pasangan calon, euforia para pendukung saat pelaksanaan kampanye, dan ketiga adu gagasan antar calon, yang dapat menyebabkan saling serang atau black campaign. Rudy juga menambahkan indeks demkorasi Indonesia di Provinsi Gorontalo berada pada kategori sedang dengan peringkat 12 dari 34 provinsi se Indonesia.
“Minggu kedepan ini akan mulai memasuki masa tenang, yaitu di antara tanggal 24 – 26 november. Kita di Provinsi Gorontalo akan melakukan penertiban pembersihan alat peraga kampanye sesegera mungkin, sekaligus akan melakukan monitoring disetiap kecamatan untuk memastikan jalannya pilkada serentak. Kemudian tentu yang akan terus kami pantau adalah netralitas ASN, serta politik uang,” tegasnya.
Melalui laporan Pj Gubernur Rudy tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menilai, situasi Pilkada di Gorontalo saat ini landai dan terkendali. Sehingganya, Kemendagri tidak akan memberikan catatan khusus terhadap dinamika politik Kamtibmas yang ada di Gorontalo. (tro)
