Golkar ‘Gantung’ Ketua Dekot Definitif

Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Kursi pimpinan di DPRD Kota (Dekot) Gorontalo telah terisi definitif, tapi baru untuk dua kursi wakil ketua, yakni Rivai Bakusu (PPP) dan Lola Junus (Nasdem). Partai Golkar yang memperoleh jatah kursi ketua Dekot, belum juga menentukan siapa kadernya di legislator andalas itu untuk menempati posisi ketua Dekot.

Ada dua Aleg Golkar yang berpotensi, yakni Totok Bachtiar yang saat ini menjabat sebagai ketua Dekot sementara, dan Hardi Sidiki, mantan ketua Dekot Gorontalo periode 2019-2024. Ketua DPRD Kota Gorontalo Sementara, Totok Bachtiar, menjelaskan, kursi ketua Dekot yang menjadi jatah Golkar belum terisi lantaran belum ada putusan DPP Golkar.

Kata dia, pihaknya juga sedang menunggu surat keputusan (SK) DPP Golkar terkait penetapan ketua DPRD diteken ketua umum Bahlil Lahaladia. “Sesuai informasi pekan lalu, DPD I Golkar telah mengusulkan ke DPP Golkar,” ucap Totok kepada wartawan, Senin (9/9).

Menurut dia, DPP Golkar nantinya akan menerbitkan SK pimpinan DPRD secara setentak untuk seluruh Indonesia. Artinya kata Totok, hal yang sama juga dialami berbagai daerah. “Jadi seluruh Indonesia itu belum keluar suratnya, nanti akan dikeluarkan secara serentak. Insya Allah secepatnya,” jelas Totok.

Sementara itu, pelantikan pimpinan Dekot masing-masing dua wakil ketua, berlangsung Senin (9/9). “Saya bersyukur masih diberi kepercayaan mengemban tugas sebagai Wakil Ketua satu, tentu akan menjadi tanggungjawab saya sampai 2029 nanti, apalagi banyak target yang harus saya lakukan terutama dalam kesejahteraan masyarakat kota, banyak aspirasi mereka yang dititipkan,” jelas Wakil Ketua Dekot, Rivai Bukusu usai pelantikan.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua II Dekot, Lola Junus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Gorontalo yang mempercayakan dirinya dan juga Partai Nasdem, sehingga bisa meraih pemenang ketiga di Kota Gorontalo.

“Tentu banyak yang program-program yang akan kami lakukan yang menyentuh masyarakat di bidang kesehatan, lingkungan dan Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM) insyaallah itu akan berjalan, tapi untuk sekarang kita akan membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dulu,” pungkas Srikandi Dekot. (Tr-76)