Banjir dan Beban Pembangunan

Oleh:
Basri Amin
Partner di Voice of Hale˜Hepu

NEGERI ini adalah negeri bencana! Biaya untuk menyikapi bencana akan terus membesar dan sudah pasti akan menjadi beban (anggaran) pembangunan kita yang akan terus berlanjut. Kita semakin butuh “nalar bencana” dalam pembangunan kita. Kita butuh kepemimpinan yang ber-nalar bencana.

Kita tak butuh pembangunan yang bertele-tele dan yang menyicil kebohongan…Harus ada pertanggungjawaban yang terbuka dan lebih jujur. Harus ada audit besar-besaran dengan krisis ekologis kita…di sana-sini pasti ada Hukum yang dilanggar karena kuasa dan/atau pemborosan uang negara. Ada hak publik yang diabaikan!

Banjir itu isinya air yang tak kuasa kita kendalikan. Curahan hujan yang tinggi sudah pasti mewujudkan volume air yang besar di permukaan bumi. Sungai-sungai, selokan, ceruk, lekukan lereng, dan sebagainya adalah tempat air menjalani sunnatullah-nya. Kita punya ceruk alam di mana-mana. Bentangan alam kita berbukit dan bergunung yang dililit aliran sungai yang lumayan jumlahnya.

Di darat, permukiman kita hampir seluruhnya bermasalah selokan-selokannya. Warga kita lemah partisipasinya dalam soal-soal lingkungan sekitar. Pola persampahan kita yang tak ramah lingkungan kini makin menyesaki desa-desa kita. Akhirnya, dalam soal lingkungan dan kesehatan, biaya pengelolaannya ke masa depan akan semakin mahal.

Perkotaan kita semakin terlihat tak mengindahkan nalar bencana dalam rancang-bangunnya. Proyek besar memang tampak di mana-mana, tapi itu semua belum terasa melahirkan solusi besar-besaran. Korupsinya malah yang menjadi-jadi setiap waktu…

Bencana alam yang melilit banyak titik di Gorontalo sewajarnya mendekatkan kita dalam perasaan dan penalaran yang sama. Kita, manusia, tak akan pernah berpisah dengan alam: tanah, air, angin, dan api.

Banjir datang, kita berduka. Korban nyawa dan kehilangan harta benda terkabarkan setiap saat. Kita menangis sembari mengelus dada-sedih karena perasaan kehilangan. Pemerintah selalu diharap dan dinanti. Keluhan, nasehat dan bantuan datang silih-berganti.

Jika api dan angin –dalam beberapa situasi— relatif “berjarak” dari rutinitas badani dan ruhani kita, tidak demikian dengan air dan tanah. Keduanya dengan mudah kita sentuh dan rasa setiap saat. Keempat unsur pokok kehidupan tersebut hadir di tengah-tengah kita dalam proporsi yang tidak sepenuhnya (mampu) kita kendalikan. Kegunaannya tak terbatas. Semua adalah karunia-Nya.  Di sisi lain, semua itu berisi juga kekuatan “bencana”: api membakar-menghanguskan, angin menerjang-menghempaskan, air menghancurkan, tanah merobohkan dan melongsorkan, dst.

Kategori sebagai korban adalah gambaran sepihak dari kita sebagai manusia. Karena alam tak pernah menggunakan “bahasa manusia” ketika menyatakan kepada kita bahwa ia (baca: alam) sudah sekian lama dan berulang-ulang kita “korban”kan demi keserakahan dan nafsu yang egois kita. Seringkali bahkan atas nama kemajuan dan pembangunan, alam di-korban-kan. Hutan kita gunduli untuk banyak alasan; tanah dan bukit-bukit kita gali di mana-mana karena obsesi kekayaan tambang emas, dst.

Obsesi menjadi kaya demikian merasuki banyak kelompok masyarakat kita. Kemegahan pembangunan fisik demikian merasuki banyak jargon dan orientasi pembangunan kita. Padahal, di balik itu semua, “krisis tersembunyi” dalam pembangunan kita tengah menunggu waktu ledakannya. Begitu banyak organisasi, birokrasi, dan kontradiksi di setiap level dan beragam isu pembangunan di Indonesia ((Ufford, 1988: 15-28). Banjir adalah “corong krisis” yang seharusnya kita dengar dengan lebih jujur dan bertanggung jawab. Sayangnya, mental konservatif dan pola kebijakan status quo masih menyebar di mana-mana. Banyak bantuan yang sesungguhnya “tidak membantu” daya tahan masyarakat terhadap perubahan.

Sudah saatnya kita bersama-sama berkata “TIDAK” kepada kerusakan alam karena keserakahan sekolompok orang dan klik-klik penguasa. Saatnya berkata tidak kepada anomi dan penghancuran. Dengan jalan itu, pendekatan baru yang lebih handal lebih mungkin ditemukan (Berger, 1982: 229).

Mengorbankan alam sudah lama tampak di mana-mana: hutan-hutan kita tambang, gunung-gunung kita gunduli; sungai kita jadikan tempat sampah, pohon-pohon kita tebas sekehendak kita, sungai kita cemari, dst. Demikianlah tabiat umumnya.

Bencana adalah urusan yang sangat nyata. Kita tak punya banyak kuasa untuk memahami seluruh sisinya yang kompleks itu, sebut saja banjir belakangan ini, atau tentang semburan gunung api dan gempa bumi beberapa waktu lalu di pulau-pulau lain di Sumatera, Jawa dan Maluku.

Kita tentu punya pengetahuan dan penjelasan tentangnya dan kita harus yakin akan kegunaan pengetahuan itu. Jepang adalah sebuah negeri yang sangat mumpuni membangun dan menggunakan pengetahuan dan teknologinya tentang bencana, baik soal gempa atau dalam soal nuklir sekalipun. Bahkan bisa dikatakan, sebagai negeri rawan bencana, sama seperti kita –sebagai negara yang terletak dalam kawasan “cincin api” (ring of fire), Jepang sudah berhasil menempa jati dirinya sebagai bangsa yang (selalu) kuat menghadapi setiap bencana.

Indonesia adalah negeri air dan angin di “cincin api”…

Seruan dan teriakan “minta bantuan” ketika bencana datang dan demikian kuatnya solidaritas kemanusiaan kita sebagai warga dan bangsa, kesemuanya merupakan bukti bahwa bencana adalah pengokoh kebangsaan dan peneguh kekeluargaan. Melalui bencana, kita beroleh tempat berkaca tentang kepeduliaan dan kepekaan kita kepada sesama, dan terutama, kepada BUMI ini: tempat kita hidup, bersujud, dan merangkai jalan dan jembatan ke akhirat–.

Solidaritas itu pangkalnya adalah kesetaraan dalam berbagai kemungkinan dan situasi.

Daya tahan dan daya kerja inilah yang butuh kita kukuhkan di negeri ini. Dalam soal solidaritas satu sama lain, kita tak pernah ragu. Bencana bukan hanya menyangkut kehilangan dan keporak-porandaan hari ini, tapi ia juga tak pernah lepas dari beberapa sebab pokok (di masa lalu) dan akibat-akibatnya buat masa depan kita.

Kita butuh “daya kerja” yang lebih terkelola. Memahami perubahan-perubahan perlakuan dan kebijakan tentang lingkungan haruslah makin tuntas dan konsisten. Kita butuh institusi yang tidak hanya handal dalam soal “reaksi cepat” dengan kapasitas SDM, fasilitas, informasi dan sistem manajerial deteksi dini yang tangguh, tapi juga pengetahuan dan pengalaman membangun proses perbaikan (recovery) yang memadai.

Jika seluruh sistem seperti ini bisa tumbuh dan kokoh di tingkat lokal dan regional, maka tabiat untuk mudah marah dan “mengharap” bantuan dan kunjungan (pemerintah pusat dan daerah) tidak harus terus berulang. Negeri ini butuh manajemen bencana yang lebih handal-berkelanjutan dan ber-otak lurus, bukan malah sebaliknya yang terjadi: “bencana manajemen” atas nama (mengurus) bencana dan pembangunan.

Kemampuan untuk membangun pola “manajemen” dan kapasitas mengetahui dan menghadapi bencana adalah kebutuhan bersama. Adalah tugas negara untuk mengatur seluruh kekuatan bangsa untuk urusan bencana. Kita bisa jadikan lilitan bencana yang beruntun akhir-akhir ini sebagai pengokoh kebersamaan dan sebagai pemacu untuk terus belajar dan kekar membangun sistem penanganan yang makin baik.***

Penulis adalah Parner di Voice of HaleHepu;
Anggota Indonesia Social Justice Network (ISJN)
E-mail: basriamin@gmail.com