Gorontalopost.id, GORONTALO – Puluhan sopir truk terpaksa tidak melakukan aktivitas bonkar muat, Kamis (6/6). Mereka lebih memiliki menyuarakan tuntutan kepada pemerintah terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, Kamis (6/6), berlangsung di kantor Gubernur Gorontalo.
Mereka mengaku harus mengantri lama untuk mendapatkan minyak subsidi itu, padahal aktivitas perekonomian mereka juga ditentukan oleh pergerakan truk yang mereka kemudikan. Lamanya antrian, menyita waktu aktivitas bongkar muat mereka.
“Kami sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini,” kata Taufik, salah seorang supir truk. “Kami harus antre berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan solar. Hal ini menyebabkan kami kehilangan waktu dan pendapatan.”
Selain kelangkaan solar, para sopir truk juga menyoroti maraknya pertambangan ilegal di Gorontalo. Mereka menduga bahwa aktivitas pertambangan ilegal ini turut memperparah kelangkaan solar karena solar subsidi dibeli oleh para penambang untuk digunakan dalam alat berat mereka.
“Kami minta kepada pemerintah agar segera menertibkan pertambangan ilegal di Gorontalo,” kata Taufik. “Solar subsidi seharusnya diperuntukkan bagi rakyat, bukan untuk para penambang ilegal,”tambahnya.
Kordinator aksi, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Daerah (AMPRD), Ramli Mapo, juga menyampaikan beberapa tuntutan, seperti, meminta aparat untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang bermodifikasi secara ilegal (siluman) yang digunakan untuk menimbun BBM dan menyebabkan kelangkaan.
Meminta Pemerintah Provinsi melalui depo Pertamina untuk menambah kuota BBM solar di Gorontalo, serta meminta pemerintah provinsi untuk menertibkan oknum-oknum nakal di SPBU yang diduga bekerja sama dengan para penimbun BBM. “Meminta agar Pj Gubernur Gorontalo turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini,”pinta mereka.
Menyikapi itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM , Wardoyo Pongoliu menyampaikan segera menindaklanjuti tuntutan para sopir truk itu.
“Pemerintah provinsi akan mengangkat masalah kelangkaan solar dan pertambangan ilegal dalam forum rapat koordinasi pimpinan daerah (rakorpimda) yang akan diadakan dalam waktu dekat. Gubernur Gorontalo atau staf ahli gubernur akan turun ke lapangan untuk mengecek pertamina sebagai bentuk pengawasan dan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan,”terangnya. (mg-03)
Discussion about this post