Mantan Ketua KPU Boalemo Jadi KPPS

Gorontalopost.id, GORONTALO – Sebanyak 24.773 kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) resmi dilantik pada Kamis (25/1/2024) pekan kemarin.

Puluhan ribu KPPS ini dilantik oleh masing-masing ketua panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing wilayah Provinsi Gorontalo.

Menariknya, dari 24.773 KPPS yang dilantik, terdapat satu KPPS yang menjadi perhatian publik. Dia adalah Salahudin Pakaya, SH, mantan Ketua KPU Boalemo.

Salahudin dilantik sebagai Ketua KPPS di TPS 13 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Ketika dihubungi awak media, Salahudin mengaku jika dirinya memilih menjadi KPPS pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini, karena ingin mengabdi kepada negara.

“Selain itu, saya juga ingin ikut berkontribusi mensukseskan Pemilu serentak tahun ini,” ujar Salahudin.

Ia menegaskan, dirinya merasa lebih terhormat menjadi KPPS. Pasalnya, menurut dia, KPPS adalah ujung tombak dari penyelenggaraan Pemilu.

“Saya tidak merasa risih dengan posisi ini. Justru saya merasa lebih terhomat. Ingat, KPPS adalah ujung tombak dari sukses tidaknya sebuah Pemilu,” tegas Salahudin dan menambahkan, untuk menjadi KPPS, dia mengikuti seluruh tahapan dan mekanisme.

“Mulai dari pendaftaran, wawancara dan tahapan lainnya saya ikuti,” tutur Sahaludin yang saat ini tengah menyelesaikan tahapan tesis dengan judul sengketa Pemilu antara penyelenggara, peserta dan masyarakat di Pasca Sarjana UNG.

Di akhir wawancara, Salahudin berpesan kepada seluruh KPPS yang ada di Gorontalo tidak pernah takut dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi).

Jika ada yang melakukan intervensi, dia siap untuk memberikan perlindungan.

“Jangan pernah takut jika ada peserta Pemilu yang melakukan intimidasi. Saya siap berada di depan teman-teman KPPS untuk melawan intimidasi itu,” tegasnya.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini, saya akan melakukan komunikasi dengan seluruh KPPS di Gorontalo via daring. Saya akan memberikan penguatan kepada mereka,” kata sosok yang sudah malang melintang dalam bidang kepemiluan itu.

Lantas apakah hanya KPPS yang akan dilindungi? Bagaimana dengan pengawas Pemilu di tingkat kelurahan, apakah akan diberikan perlindungan?

Salahudin menegaskan, jika dibutuhkan, dia siap untuk memberikan perlindungan yang sama.(rwf)