Gorontalopost.id, GORONTALO – Proyek kanal banjir tanggidaa, Kota Gorontalo yang dicanangkan pembangunanya sejak Mei 2022 oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, tak kunjung rampung hingga saat ini.
Proyek berbanderol Rp 33 Miliar yang didanai program percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu, belakangan menjadi termuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK dalam rekomendasinya pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan kepatuhan belanja daerah tahun 2022-2023 yang diserahkan kepada Pj Gubernur Ismail Pakaya, Kamis (4/1) meyebutkan.
Jika penyelesaian pekerjaan Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa berlarut-larut dan terdapat kelebihan pembayaran serta potensi kekurangan penerimaan daerah.
Permasalahan tersebut, menurut BPK RI perwakilan Gorontalo, mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp 1,23 Miliar atas uang muka yang belum dikembalikan.
Selain itu, dalam proyek ini juga ditemukan Rp 2,57 miliar atas pekerjaan pengadaan dan pengiriman Aramco, yakni pipa baja bergelombang yang digunakan untuk drainase.
“Serta potensi kekurangan penerimaan daerah senilai Rp1,47 miliar dari jaminan pelaksanaan yang tidak diperpanjang dan senilai Rp 1,03 miliar dari denda yang belum dikenakan dan dibayarkan,”.
Ujar Kepala perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dalam sambutanya pada penyerahan LHP di kantor BPK, kemarin.
Menurut dia, persoalan kanal banjir tanggidaa itu, Pemprov Gorontalo harus segera mengambil keputusan.
“Jadi rekomendasi kami (BPK,red), agar Pemerintah Provinsi Gorontalo bisa menentukan sikap terkait permasalahan ini, karena pekerjaan ini didanai oleh dana PEN dan ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkap Ahmad Luthfi.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya merespon temuan BPK tersebut.
Menurut dia, temuan BPK merupakan pelajaran penting agar tidak terulang di masa mendatang. Ia mengatakan, adanya temuan berarti terdapat ketidakpatuhan terhadap regulasi yang harusnya dijalankan.
Untuk itu, Penjagub Ismail mengajak seluruh jajaran baik badan keuangan, inspektorat, dan Sekda untuk mengawal jangan sampai temuan tersebut terjadi lagi.
“Kepala perwakilan BPK menyerahkan laporan kepada ketua DPRD untuk memonitor, mengawasi tindak lanjut dari temuan tersebut.
Sementara kami, gubernur, wali kota, bupati diserahkan untuk menindaklanjuti, apa yg kami lakukan akan diawasi dan dimonitor oleh DPRD dan BPK RI,” ungkap Ismail.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan penganugerahan capaian dan progres TLRHP.
Untuk kategori penyelesaian tertinggi TLRHP BPK di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023 peringkat pertama diraih oleh Kabupten Pohuwato, Kota Gorontalo peringkat kedua, dan Boalemo peringkat ketiga.
Selanjutnya kategori progres tertinggi TLRHP BPK di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023 peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Gorontalo utara, peringkat kedua Kota Gorontalo, dan peringkat ketiga Kabupaten Gorontalo.
Pemerintah Provinsi Gorontalo dibawa kendali Pj Gubernur Ismail Pakaya tak mendapat satu pun penghargaan dalam dua kategori itu.
TEMUAN BPK LAINYA
Selain temuan pada proyek kanal tanggidaa, BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi yang menjadi temuan untuk Pemerintah Daerah se Gorontalo.
Seperti untuk Pemda Kota Gorontalo, teredapat tiga poin penting hasil rekomendasi, yakni adanya temuan terkait denda keterlambatan belum dipungut minimal Rp 12,34 Miliar atas tujuh paket pekerjaan pada Dinas PUPR.
Temuan kekurangan volume pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp 283,06 juta serta potensi kelebihan pembayaran senilai Rp 11,23 miliar atas 13 paket pekerjaan pada Dinas PUPR.
Serta kekurangan volume belanja modal gedung dan bangunan, mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp102,76 juta dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp5,05 miliar .
Atas delapan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, RSUD Prof. Aloei Saboe, dan RSUD Otanaha.
Pada Pemda Kabupaten Gorontalo, BPK memberikan dua rekomendasi hasil temuan, yakni pertama adalah temuan pengadaan dan pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar modern pada Dinas Perindag, yang tidak sesuai kontrak dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses pemilihan penyedia, kelebihan pembayaran senilai Rp2,32 miliar.
Pekerjaan yang belum dilakukan test and commissioning belum diketahui kesesuaiannya dengan kontrak, serta instalasi
hydrant dan fire alarm belum dapat difungsikan.
Rekomendasi kedua adalah adanya temuan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp3,46 miliar dan membebani
keuangan daerah senilai Rp2,30 miliar.
Pada Pemda Kabupaten Bone Bolango, BPK memberika rekomendasi berupa temuan belanja jasa insentif kepada dokter spesialis part-time pada RSUD Tombulilato tidak sesuai ketentuan.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa insentif senilai Rp249,37 juta.
Sedangkan pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato, rekomendasi yang diberikan yakni adanya temuan berupa kekurangan volume dan kurang dikenakan denda keterlambatan atas sepuluh paket pekerjaan belanja modal pada Dinas PUPR.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp326,06 juta dan kurang dikenakan denda keterlambatan senilai Rp652,05 juta.
Rekomendasi-rekomendasi tersebut disampaikan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada penyerahan LHP atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) .
Pada lima entitas pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Serta LHP atas Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pembangunan Kawasan Pedesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan.
Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo. (tro/Tr-76)
Discussion about this post