APBD Bonbol Bakal Terganjal

Gorontalopost.id, PUNCAK BOTU – APBD 2024 Kabupaten Bone Bolango (Bonbol) terancam tak akan mendapatkan nomor register dari pemerintah provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Menyusul belum tercapainya kesepakatan antara KPU dengan Pemkab Bonbol soal alokasi anggaran Pilkada.

Saat Komisi I Deprov Gorontalo berkunjung ke KPU Bonbol, Selasa (21/11), terungkap bahwa anggaran Pilkada dalam APBD 2024 yang dipersiapkan oleh Pemkab Bonbol hanya sebesar Rp 18 miliar.

Sementara kebutuhan KPU mencapai Rp 24 miliar.

“Ini yang membuat NPHD (naskah perjanjian hibah daerah.red) belum ditandatangani oleh KPU dan Pemda setempat,” aku Ketua Komisi I AW Thalib.

AW Thalib mengaku tak terkejut dengan kondisi ini.

Karena sebelumnya Komisi I memang telah menangkap sinyal bahwa pemenuhan anggaran Pilkada di kabupaten-kota bakal mengalami persoalan.

Saat Komisi I mengunjungi sejumlah kabupaten-kota beberapa waktu lalu, rata-rata alokasi anggaran Pilkada masih jauh dari kebutuhan KPU.

Padahal Kemendagri telah menggamanatkan bahwa 40 persen kebutuhan Pilkada harus dipenuhi pada perubahan APBD 2023.

Lalu sisanya 60 persen dipenuhi pada APBD 2024.

“Makanya hasil kunjungan itu langsung kita sikapi dengan menemui Penjagub.

Kita sampaikan kekhawatiran soal pemenuhan anggaran Pilkada oleh Kabupaten-kota,” tambahnya.

Pada pertemuan dengan Komisi I sambung AW Thalib, Penjagub telah menyatakan sikapnya untuk mengambil langkah tegas terhadap kabupaten-kota yang tak mendukung kebutuhan anggaran KPU untuk penyelenggaraan Pilkada.

“Gubernur akan menahan nomor register APBD daerah yang belum mencapai kesepakatan terkait anggaran Pemilu.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan positif agar pemerintah daerah dan KPU segera mencapai kesepakatan yang dibutuhkan,” jelas AW Thalib.

Politisi PPP ini menyampaikan, dalam tatanan demokrasi, Pemilu dan Pilkada menjadi fondasi bagi perwujudan kehendak rakyat.

Kedua momen ini membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang matang untuk menjamin kelancaran dan integritasnya.

Keberhasilan Pemilihan Umum pada tahun 2024 menjadi taruhan, dan distribusi dana yang lancar adalah kunci utama dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.

“Sayangnya, di Kabupaten Bone Bolango, tantangan muncul dalam bentuk kendala anggaran yang belum terselesaikan,” kuncinya. (rmb)