Gorontalopost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo berinisiatif untuk merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gorontalo. Ini terungkap dari hasil pembahasan pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022, jumat (9/5).
Ketua Pansus LKPJ Syarifudin Hanasi saat dikonfirmasi mengatakan, dari hasil kajian antara tim pansus dengan sejumlah OPD terkait, memang didapati ada sejumlah OPD yang dinilai memakan anggaran cukup besar tetapi tidak ada hasil untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) untuk daerah. “Ada beberapa OPD yang memang saat pembahasan anggaran membutuhkan anggaran cukup besar hingga milyaran, tetapi tak ada program yang berkaitan dengan masyarakat, terutama peningakatan ekonomi masyarakat,” ungkap Syarifudin Hanasi. Lanjut dikatakannya, selain membutuhkan anggaran cukup banyak dan tidak berdampak pada masyarakat, juga ada sejumlah OPD yang tidak bisa menarik PAD. “Sehingga untuk meminimalisir anggaran yang ada, sudah sepatutnya daerah merampingkan OPDnya,” tegas Syarifudin.
Ia menilai sejumlah OPD yang tidak efektif dalam program kepada masyarakat tetapi meminta anggaran banyak saat pembagian APBD, tentunya sangat menganggu apalagi disaat ini kondisi keuangan yang kurang baik ditambah harus membayar cicilan hutang daerah ke pusat melalui program pemullihan ekonomi nasional (PEN). “Daerah harus benar-benar memikirkan efisiensi dan efektifitas anggaran, jangan terbuang percuma yang justru membuat neraca keuangan kita tidak stabil,” jelas politisi PKS ini.
Aleg dua periode ini menambahkan, ada sejumlah OPD yang dinilai harus dirampingkan, tetapi masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, siapa saja OPD yang perlu dirampingkan. “Mungkin ada 4—5 OPD yang harus dirampingkan, tetapi OPD mana saja itu kita belum bahas secara detail, yang pasti, memang harus ada OPD yang dirampingkan guna meminimalisir anggaran yang ada,” tandasnya. (Wie)
Discussion about this post