Menteri Anas: Pemerintah Finalisasi Opsi Penataan Tenaga Honorer

Gorontalopost.id, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas mengatakan ada beberapa opsi penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer.

Mulai dari pengangkatan sesuai skala prioritas, pengangkatan seluruhnya tetapi dikhawatirkan beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi.

Dikutip dari JPNN.COM, Menteri Anas mengatakan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan finalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Menurut dia, langkah itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar Kementerian PAN-RB mencari jalan tengah terkait tenaga non-ASN tersebut.

“Jadi, sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi. Pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tetapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Menurut dia, opsi-opsi solusi itu telah dan sedang terus dibahas bersama DPR, DPD, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN.

Anas mencontohkan dirinya pada pekan lalu bertemu para gubernur dalam acara APPSI membahas terkait tenaga non-ASN, sehingga diharapkan ada solusi yang akan diputuskan segera.

Dia mengungkapkan bahwa para tenaga non-ASN memiliki peran yang cukup bagi masyarakat, sehingga pemerintah sedang mencari jalan terbaik yang dapat diterima semua pihak.

“Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” katanya.

Anas juga menggarisbawahi soal pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh Indonesia. Sebab, saat ini sebarannya belum merata yaitu masih terpusat di Pulau Jawa.

Padahal, kata dia, seluruh wilayah Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima seperti arahan Presiden Joko Widodo. (antara/jpnn)